SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan | Nilai SKM Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | 9 orang honor pengelola keuangan yang sudah terbayarkan | SK honor Pengelola Keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Melaporkan Kegiatan setiap bulan melalui POK. Pengukuran kinerja setiap Triwulan dan Evaluasi Kinerja dan laporan Keuangan setiap triwulanan | Membuat laporan POK setiap bulan dan triwulan, Laporan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulanan dan laporan Keuangan setiap triwulan6 | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25.00 | 12.00 | gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Maret 2024 | Gaji ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 48.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 0.00 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | menghitung kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Pengadaan Kebutuhan Logistik Kantor | Pemenuhan ATK< Makan Minum, Perabot dan Fotocopy Kantor | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | Perencanaan kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | Menghitung kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Terpenuhinya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9.00 | 9.00 | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 0.00 | 0.00 | memenuhi kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya | memenuhi Kebutuhan Peralatan laptop, Televisi dan Mimbar Portable | 0.00 | Angka | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarkan kebutuhan Internet, Kebutuhan Air PAM dan lisrtiksetiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.00 | 8.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja | Dasar penyusunan RKA dan DPA sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 8.00 | Tersusunnya laporan Keuangan tahun 2023 triwulan IV, Laporan LKJIP, LKPJ, POK, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024, Laporan | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 266.67 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 25.00 | 25.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 100.00 | Angka | |||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 3.00 | 3.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 25.00 | 5.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 20.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.00 | 3.00 | Terpenuhinya Pemilihan 3 Kepala desa di kecamatan Kalibening | Terlaksananya Pemilihan 3 Kepala desa di kecamatan Kalibening | 100.00 | Angka | ||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke desa desa, anggaran 0 tapi kegiatan tetap jalan | Walaupum anggaran belum teranggarkan tapi kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan monev dan koordinasi dengan petugas pengelola keuangan desa ( Kecamatan Kasi PMD dengan Kasi Tata Pemerintahan) | Walaupun anggaran belum tersedia, kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.00 | 4.00 | Sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan dan di jalankan dengan sebaik baiknya walaupun anggaran 0 | Meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai upaya mengmbangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.00 | 3.00 | Anggaran masih 0 tapi kegiatan tetap berjalan | Belum terserdianya anggaran di DPA | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4.00 | 4.00 | Membuat draf SK Bupati tentang pelatihan profil desa dan Kelurahan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan walaupun anggaran 0 | Peran bagian hukum Setda yang telah memproses SK, panitia, Narasumber dan penetapan peserta pelatihan aplikasi profil desa di Kecamatan Pagedongan, walau tidak ada anggaran kegiatan tetap berjalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke desa desa, anggaran 0 tapi kegiatan tetap jalan | Walaupum anggaran belum teranggarkan tapi kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 4.00 | 4.00 | Masyarakat memberikan masukan aspirasi yang dibutuhkan, ikut mengoreksi draf perencanaan pembangunan yang disaksikan oleh Pemerintah desa | Desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat dalam musrenbangdes | 100.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | 3.00 | 3.00 | Koordinasi yang baik ditingkat Forkompinca | Kegiatan yang didukung oleh berbagai sektor, untuk keamanan, ketertiban di lingkungan kecamatan Kalibening | 100.00 | Angka | ||
Grand Summary (COUNT=27) |