SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 2 |
Realisasi TW 2 |
Analisis Ketercapaian TW 2 |
Solusi TW 2 |
capaian tw 2 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Tersususnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 26 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 26 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 26 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 26 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 26 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota. | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatanpascabencana di semua sektorsesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas | Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Terlaksananya koordinasi di bidang Ormas | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 24 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||
| Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Terlaksananya penyaluran dana bantuan hibah ormas | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 24 | 4.00 | 16.00 | 400.00 | Laporan | ||||||||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Meningkatnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Meningkatnya Pemahaman tentang Kerukunan Umat Beragama | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 24 | 1.00 | 6.00 | 600.00 | Laporan | ||||||||
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase terlaksananya pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan | Meningkatnya kehidupan berbangsa dan bernegara | Meningkatnya pemahaman Pokmas tentang Wawasan Kebangsaan | Terlaksananya pembinaan Bela Negara | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 24 | 40.00 | 3.00 | 7.50 | Orang | ||||
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 24 | 1.00 | 100.00 | 10,000.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 24 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Dokumen | ||||||||
| Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terpantaunya Potensi dan Konflik Sosial di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 24 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||||||
| Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya Rapat Koordinasi Forkopimda | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | 24 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Dokumen | ||||||||
| Meningkatnya ketersediaan pangan strategis | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Prosentase penanganan kerawanan pangan | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | "Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota" | Meningkatnya penanganan desa rentan pangan | Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan kerawanan pangan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Terlaksaanya Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Daerah / Kabupaten | Pokdakan | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Kelompok Tani / Gapoktan | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia | 12 | 75.00 | 93.00 | Tercapai | 124.00 | Angka | |||
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan penanggulan bencana petanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | (Null) | meningkatnya pengendalian dan penanggulan bencana pertania | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | (Null) | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Prosentase cadangan pangan | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | (Null) | Meningkatnya Cadangan Pangan | PPH | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Cadangan Pangan | KWT, Stunting | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 12 | 45.00 | 75.00 | Belum tercapai | 166.67 | Angka | ||||||||
| Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya Cadangan Pangan | Masyarakat Miskin atau yang terkena Benacana | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumalah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota | 12 | 80.00 | 84.00 | Belum tercapai | - | 105.00 | Angka | |||||
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Meningkatnya Cadangan Pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Cadangan Pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | KWT | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 12 | 0.00 | 0.00 | Belum Tercapai | - | 0.00 | Angka | ||||||
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | pengawasan dan pembinaan kepada pengecer obat hewan | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | kelompok tani /gapoktan | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | "Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi" | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | kelompok tani /gapoktan | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | "Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian" | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | "Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman" | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Balai benih dan laboraturium | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | "Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia" | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | terlaksanannya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | (Null) | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya penyuluhan pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
| Meningkatnya penyuluhan pertanian | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||