SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik | Nilai IKM Kecamatan | (Null) | (Null) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Angka | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya pelaksanaan penataan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Angka | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlahlaporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Angka | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinanya | Angka | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Angka | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Angka | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen pelayanan non perijinan usaha yang dilaksanakan | Angka | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | terselengaranya pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan non perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan non perijinan | Angka | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang di limpahkan | Angka | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | (Null) | (Null) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | (Null) | (Null) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |