SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Nilai LPPD | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi | Angka | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 131.654.500 | 206.145.400 | 238.945.400 | 273.645.400 |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 54.600.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Angka | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 545.300.200 | 790.941.700 | 1.008.942.500 | 1.011.875.000 | ||||
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Tersusunnya dokumen kerjasama daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | Angka | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama | Angka | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.745.500 | 4.745.500 | 4.745.500 | 4.745.500 | ||||
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya produk hukum daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Angka | 55.00 | 110.00 | 165.00 | 500.00 | 5.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi | Angka | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 31.00 | 6.552.500 | 20.342.500 | 1.552.500 | 1.552.500 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan | Angka | 55.00 | 110.00 | 165.00 | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya laporan Ranham | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya humpunan produk hukum daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Angka | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1.350.843.300 | 1.483.474.000 | 42.580.000 | 39.215.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Angka | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Angka | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | ||||
| Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 0 | 93.760.000 | 143.760.000 | 201.510.00 | |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Angka | 25.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 3.630.000 | 11.690.000 | 15.320.000 | 24.450.000 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 15.052.500 | 50.162.500 | 66.040.000 | 79.040.000 | ||||
| Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase luasan RTH yang tertangani | Terselenggaranya penanganan, pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten | Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Terpeliharanya RTH dan Hutan kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota | Hektar | 0.00 | 4.00 | 4.70 | 7.00 | 20000000 | 27000000 | 48000000 | 50000000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 2000000 | 12000000 | 17567900 | 17567900 | |||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25000000 | 95000000 | 145000000 | 262511900 | ||||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Laporan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25752500 | 143800700 | 207420000 | 229000000 | ||||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 72.00 | 106618100 | 264654100 | 450154100 | 547510100 | ||||
| Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi di Kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Angka | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 547954494 | 1278560486 | 1826514980 | 1826514976 | ||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 434942520 | 1014865880 | 1304827560 | 1449808400 | ||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Angka | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 29955300 | 29955300 | 29955300 | 29955300 | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | "Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 5062500 | 10125000 | 10800000 | 10800000 |