Renaksi

Page 
 of 40
Records 55 to 57 of 119
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 1
Target Kinerja TW 2
Target Kinerja TW 3
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 1
Target Keuangan TW 2
Target Keuangan TW 3
Target Keuangan TW 4
Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD Nilai SAKIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9.00 9.00 9.00 9.00 1,500,000 1.500.000 2.675.000 3.475.000
  Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Angka 0.00 38.00 3.00 40.00 Rp6.000.000,00 Rp6.000.000,00 Rp4.500.000,00
      Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 1.22 1.22 1.22 1,185.00 Rp114.593.664.670,00 Rp114.593.664.670,00 Rp85.945.249.850,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Angka 75.00 240.00 9.00 450.00 Rp89.136.109.867,00 Rp155.430.000,00 Rp116.572.500,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 2.00 2.00 1.00 1.00 Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp11.250.000,00
      Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Angka 0.00 2.00 2.00 100.00 Rp28.000.000,00 Rp28.000.000,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 2.00 50.00 8.00 100.00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Angka 4.00 6.00 3.00 100.00 Rp11.990.000,00 Rp11.990.000,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Angka 4.00 1.00 1.00 1.00 Rp60.000.000,00 Rp60.000.000,00 Rp60.000.000,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 2.00 1.00 9.00 200.00 Rp39.804.700,00 Rp39.804.700,00 Rp39.804.700,00
      Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Angka 3.00 6.00 0.00 0.00 50000000 50000000
      Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 3.00 8.00 9.00 100.00 Rp105.000.000,00 Rp105.000.000,00 Rp78.750.000,00
        Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Angka 3.00 8.00 9.00 14.00 Rp25.000.000,00 Rp25.000.000,00 Rp18.750.000,00
  Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 4.00 50.00 1.00 100.00 Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Angka 3.00 50.00 1.00 100.00
      Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan BMD Disediakan Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Angka 0.00 50.00 80.00 100.00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan BMD Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Angka 4.00 6.00 0.00 0.00 Rp11.990.000,00 Rp11.990.000,00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan BMD Disediakan Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Angka 0.00 50.00 0.00 100.00 Rp98.500.000,00 Rp98.500.000,00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan BMD Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Angka 0.00 1.00 1.00 1.00 Rp114.260.000,00 Rp114.260.000,00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan BMD Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
      Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 3.00 6.00 9.00 100.00 Rp170.000.000,00 Rp170.000.000,00
        Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Angka 4.00 43.00 9.00 100.00 Rp709.692.400,00 Rp709.692.400,00
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat Termanfaatkannya tanah Pemkab Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Laporan 50.00 100.00 150.00 200.00 93750000 167250000 351400000 399600000
    PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya dokumen SSH Penyusunan Standar Harga Jumlah SSH yang disusun Angka 1.00 2.00 2.00 2.00 8018900 58518900 75000000 75000000
        Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Angka 2.00 2.00 2.00 2.00 300000000 300000000 300000000 300000000
        Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Angka 78.00 156.00 234.00 312.00 15050000 34500000 66500000 67100000
        Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Laporan 9.00 18.00 24.00 36.00 129542500 222110000 287402500 400300000
  Persentase penyerapan belanja APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Angka 3.00 6.00 9.00 12.00 13344800 30045000 33295000 35000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 7849500 15707700 19262700 20000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Angka 44.00 44.00 44.00 44.00 59900000 91500000 90400000 102000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 4550000 7200000 10000000 10000000
      Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Angka 3.00 6.00 9.00 12.00 12100900 24280400 34710100 55600000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 14491500 23741500 23741500 45950000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Angka 1.00 2.00 3.00 5.00 5718900 14085500 21450000 25000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Angka 3.00 6.00 9.00 13.00 19101100 79587500 91893600 57350000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Angka 44.00 44.00 44.00 44.00 88002300 93924700 101625000 109000000
      Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 1.00 1.00 1.00 1.00 200000000 200000000 200000000 200000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 128077822500 261858418000 391038904200 450147726000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 5000000000 8000000000 8000000000 9000000000
        Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Angka 1.00 2.00 3.00 4.00 6401907000 9777621000 13219342000 18325174000
  Pesentase Pertumbuhan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Dokumen 1.00 2.00 4.00 5.00 8668000 15770800 55065000 200000000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Dokumen 1.00 2.00 3.00 4.00 92831500 97269400 112000000 112000000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Dokumen 3.00 6.00 9.00 12.00 32452000 59424000 84202000 120000000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 3.00 6.00 9.00 12.00 21738700 61038700 93230300 108502800
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Orang 3,500.00 7,000.00 10,500.00 14,000.00 2792000 15992000 17600000 50000000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah Dokumen 3.00 6.00 9.00 12.00 22312000 32064371 672719271 829317400
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah Angka 200.00 400.00 600.00 750.00 49464400 59404400 69800000 80658500
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Penagihan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 3.00 6.00 9.00 12.00 37350600 50555100 64260800 385500000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Dokumen 3.00 6.00 9.00 12.00 1715000 4279400 9084400 100000000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 3.00 6.00 9.00 12.00 21361200 42140900 63150000 322714000
        Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 1.00 2.00 3.00 4.00 7187500 15104800 19370900 20000000
  ketepatan waktu penetapan APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota orang 44.00 44.00 44.00 44.00 6024000 10911800 20000000 20000000
      Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota orang 44.00 44.00 44.00 44.00 113957300 133601200 135601200 136495000
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
      Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan Meter 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
  Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab. / kota Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
  Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya leger jalan Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan Kilo Meter 0.00 0.00 0.00 25.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian. Angka 0.00 0.00 0.00 8.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Tergantikannya jembatan yang sudah rusak Penggantian Jembatan Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian Angka 0.00 0.00 0.00 5.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pembangunan Jalan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Terekonstruksinya jalan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi Kilo Meter 0.00 0.00 0.00 10.61
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Terpeliharanya jalan secara berkala Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala Kilo Meter 0.00 0.00 0.00 3.91
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin Jembatan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Rehabilitasi Jembatan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pembangunan Jembatan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Terpeliharanya jembatan secara berkala Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala Angka 0.00 0.00 0.00 2.00
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang jalan dan jumlah jembatan yang di survey kondisinya Kilo Meter 0.00 0.00 0.00 938.65
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Terlaksananya rehabilitasi jalan Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi Kilo Meter 0.00 0.00 0.00 1.83
        Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Pelebaran Jembatan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
  Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Angka 0.00 0.00 0.00 0.00
        Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan Meter 25.00 50.00 75.00 100.00
  Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
      Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
      Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
        Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan Angka 25.00 50.00 75.00 100.00
  Persentase tersedianya jasa kontruksi yang bersertifikat (Null) (Null) 0.00 0.00 0.00 0.00