SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | (Null) | (Null) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidkan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | Dokumen | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 1585183000 | 25754291700 | 1692500 | 0 | ||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya koordinasi tentang partai politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik | Orang | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 106179100 | 222634000 | 56186900 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik | Laporan | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 5800000 | 4000000 | 3200000 | 2000000 | ||||
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3058800 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 0.00 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 359700 | 359700 | 1600000 | 20000000 | ||||
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Angka | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 4433600 | 5300000 | 14000000 | 14000000 | |||
| Meningkatnya persentase angkutan umum yang laik jalan | Persentase angkutan umum yang laik jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | (Null) | Bertambahnya Jalur Trayek | Persentase pertumbuhan jalur trayek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Meningkatnya Kelayakan Kendaraan Bermotor | Persentase kelayakan kendaraan bermotor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |