SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik BPBD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | (Null) | (Null) | Nilai IKM | Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu | |||||||
| Nilai IKM | Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Orang | 9 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen | 4 | ||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 150 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 62 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya paket Bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor | Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara | Unit | 30 | ||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Unit | 50 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | (Null) | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Laporan | 12 | |||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai SKM BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | |||
| Meningkatnya Efektifitas dan trasparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 14 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 75 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 15 | |||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 15 | ||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 2 | |||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara / Direhabilitas | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Untuk mengetahui jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang di pelihara | Jumlah Saarana dan Prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | Angka | |||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Angka | 2 | ||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 1 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | |||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 19 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 5 | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | % | Tersalaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | |||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | Angka | 3950 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha | Nilai SKM Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang sesuai ketentuan | Angka | 1250 |