SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | |||
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 Dokumen | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen | 5 | ||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 Dokumen | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkanPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Angka | 4 | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 Dokumen | |||
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Angka | 4 laporan | ||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Angka | 100% | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Angka | 4 OPD | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | Angka | 4 | |||
Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Persentase kepala keluarga terlayani pengelolaan air limbah | Meningkatnya Pengelolaan pengembangan sistem air limbah | Persentase akses sanitasi atau air limbah | Terlaksananya pengelolaan dan pengembanga sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembanga sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota | Persentase | Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | M³/Hari | 5 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Persentase kepala keluarga terlayani pengelolaan air limbah | Meningkatnya Pengelolaan pengembangan sistem air limbah | Persentase akses sanitasi atau air limbah | Terlaksananya pengelolaan dan pengembanga sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembanga sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota | Persentase | Terlaksananya Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Orang | 50 | |||
Meningkatnya kualitas sarana keselamatan lalu lintas | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Angka | 1 | ||||
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | ||||||||
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | (Null) | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka |