cv dssd

Page 
 of 49
Record
4,001
to
4,100
of
4,851
id
kodeindikator
kode urusan
uraian indikator
tahun
data
response
objek id
17798 2.11.000082 2.11 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi 2000 0
17799 2.11.000083 2.11 Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 2000 0
17800 2.16.000003 2.16 Analisa kewenangan informasi kebijakan terkait keuangan daerah 2017
17801 2.16.000009 2.16 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi yang telah terlaksana 2000 0
17802 2.16.000010 2.16 domain dan sub domain yang telah dikelola 2000 0
17803 2.16.000011 2.16 Hasil evaluasi penanganan komunikasi krisis 2000 0
17804 2.16.000012 2.16 Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government yang telah diselenggarakan di Pemerintahan Daerah Provinsi 2000 0
17805 2.16.000013 2.16 Hasil rencana menanggulangi risiko 2000 0
17806 2.16.000014 2.16 Informasi publik yang dikelola 2000 0
17807 2.16.000015 2.16 Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Pusat Data Pemerintahan Daerah/ fasilitas berbagi pakai yang telah tersedia 2000 0
17808 2.16.000016 2.16 Isu publik yang terpantau 2000 0
17809 2.16.000018 2.16 Kegiatan kepanitraan 2000 0
17810 2.16.000019 2.16 Kelompok informasi masyarakat 2000 0
17811 2.16.000020 2.16 Kelompok media tradisional 2000 0
17812 2.16.000021 2.16 Kelompok Strategis 2000 0
17813 2.16.000022 2.16 Komunikasi krisis yang telah di kelola 2000 0
17814 2.16.000023 2.16 Komunitas pembuat konten positif 2000 0
17815 2.16.000025 2.16 Laporan Hasil pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik. 2000 0
17816 2.16.000026 2.16 Laporan pengadaan / penyediaan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik 2000 0
17817 2.16.000027 2.16 Laporan penyelesaian sengketa informasi publik 2000 0
17818 2.16.000028 2.16 Layanan informasi publik 2000 0
17819 2.16.000029 2.16 Media komunikasi publik milik pemerintah daerah 2000 0
17820 2.16.000030 2.16 Nama domain pemerintah provinsi yang sudah terdaftar 2000 0
17821 2.16.000032 2.16 Pedoman Penyelenggaraan Interprobabilitas Data 2000 0
17822 2.16.000033 2.16 Pedoman Teknis penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah 2000 0
17823 2.16.000034 2.16 Pelaksanaan audit Pemerintahan berbasis elektronik 2000 0
17824 2.16.000035 2.16 Pelaksanaan konfrensi Pers 2000 0
17825 2.16.000036 2.16 Pelaksanaan manajemen Pemerintahan berbasis elektronik yang telah terlaksana 2000 0
17826 2.16.000037 2.16 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE 2000 0
17827 2.16.000038 2.16 Pengelolaan Pengaduan masyarakat 2000 0
17828 2.16.000046 2.16 Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik yang telah terlaksana di daerah 2000 0
17829 2.16.000047 2.16 Perangkat Daerah yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 2000 0
17830 2.16.000048 2.16 Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2000 0
17831 2.16.000049 2.16 Peraturan Kepala daerah yang memuat terkait rencana induk Pemerintahan berbasis elektronik yang disusun 2000 0
17832 2.16.000050 2.16 Perda terkait perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2000 0
17833 2.16.000051 2.16 Perkada terkait perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2000 0
17834 2.16.000052 2.16 Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City yang telah terlaksana 2000 0
17835 2.16.000054 2.16 Ruang pers yang dikelola 2000 0
17836 2.16.000055 2.16 Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi /*penjabaran 2000 0
17837 2.16.000057 2.16 SDM yang masuk dalam kepanitraan 2000 0
17838 2.16.000058 2.16 SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi 2000 0
17839 2.16.000059 2.16 SDM yang mengikuti workshop, bimtek, pelatihan, atau bentuk lainnya 2000 0
17840 2.16.000060 2.16 Siaran pers yang dibuat 2000 0
17841 2.16.000061 2.16 Siaran pers yang dimuat di media 2000 0
17842 2.16.000062 2.16 SK/Peraturan Kepala Daerah terkaitpenunjukkan Kepala Dinas sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah 2000 0
17843 2.16.000063 2.16 SOP penanganan komunikasi krisis 2000 0
17844 2.16.000065 2.16 Strategi komunikasi publik 2000 0
17845 2.16.000066 2.16 Workshop, bimtek, pelatihan, atau bentuk lainnya yang sudah dilaksanakan 2000 0
17846 2.17.000001 2.17 Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2000 0
17847 2.17.000006 2.17 Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 2000 0
17848 2.17.000007 2.17 Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2000 0
17849 2.17.000008 2.17 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 2000 0
17850 2.17.000010 2.17 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2000 0
17851 2.17.000014 2.17 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 2000 0
17852 2.17.000021 2.17 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 2000 0
17853 2.17.000022 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17854 2.17.000023 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi 2000 0
17855 2.17.000024 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17856 2.17.000025 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17857 2.17.000026 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17858 2.17.000027 2.17 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17859 2.17.000028 2.17 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 2000 0
17860 2.17.000029 2.17 Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 2000 0
17861 2.17.000030 2.17 Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2000 0
17862 2.17.000031 2.17 Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 2000 0
17863 2.17.000032 2.17 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2000 0
17864 2.17.000033 2.17 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 2000 0
17865 2.17.000034 2.17 SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 2000 0
17866 2.17.000035 2.17 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 2000 0
17867 2.17.000036 2.17 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM 2000 0
17868 2.17.000037 2.17 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi 2000 0
17869 2.17.000038 2.17 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan 2000 0
17870 2.17.000039 2.17 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan 2000 0
17871 2.17.000042 2.17 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan 2000 0
17872 2.17.000045 2.17 Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan 2000 0
17873 2.17.000046 2.17 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan 2000 0
17874 2.17.000047 2.17 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar 2000 0
17875 2.17.000048 2.17 Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi 2000 0
17876 2.17.000049 2.17 Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha 2000 0
17877 2.17.000052 2.17 Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah 2000 0
17878 2.17.000053 2.17 Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 2000 0
17879 2.17.000054 2.17 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 2000 0
17880 2.17.000055 2.17 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan 2000 0
17881 2.17.000056 2.17 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2000 0
17882 2.18.000001 2.18 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. 2000 0
17883 2.18.000003 2.18 Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 2000 0
17884 2.18.000004 2.18 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 2000 0
17885 2.18.000005 2.18 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. 2000 0
17886 2.18.000006 2.18 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 2000 0
17887 2.18.000010 2.18 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; 2000 0
17888 2.18.000014 2.18 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. 2000 0
17889 2.18.000016 2.18 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; 2000 0
17890 2.18.000018 2.18 Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. 2000 0
17891 2.18.000021 2.18 Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. 2000 0
17892 2.18.000025 2.18 Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif. 2000 0
17893 2.18.000026 2.18 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; 2000 0
17894 2.18.000027 2.18 Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. 2000 0
17895 2.18.000028 2.18 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. 2000 0
17896 2.18.000030 2.18 Rencana Minat Investasi di dalam negeri; 2000 0
17897 2.18.000031 2.18 Rencana Minat Investasi di luar negeri. 2000 0