Capaian TW 4

SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
objek id
Target Kinerja TW 4
Realisasi TW 4
Analisis Ketercapaian TW 4
Solusi TW 4
Capaian TW 4
SATUAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD Nilai AKIP BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 23 23 Laporan capaian kinerja perangkat daerah yang telah disusun sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 telah tersedia sebanyak 23 laporan capaian kinerja berupa LPPD,LKPJ, LKjIP,Pengukuran Tw 4 Th. 2023, Evaluasi TW 4 th. 2023, Laporan POK. Data yang selalu berubah ubah karena masih belum final menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan kinerja. - 100 Angka
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 15 22 22 dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dari 15 dokumen yang ditargetkan, karena pada tahun 2024 telah melakukan pergeseran dokumen anggaran sebanyak 7 kali, 5 kali pada APBD murni dan 2 kali pada APBDP. - 146.67 Dokumen
Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD Nilai SKM BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 8 9 31 Kegiatan bimbingan teknis implementasi perundang undangan ditujukan untuk fasilitasi ASN BPPKAD dalam rang meningkatkan kapasitas SDM sebagai pengelola keuangan. Sampai dengan tahun 2024 realisasi kegiatan mencapai 31 orang yang melaksanakan kegiatan peningkatan SDM namun tidak semua difasilitasi dari kegiatan ini, karena dari 31 orang yang 28 orang pelatihan juru sita telah difasilitasi sumber yang lain, 1 orang mengikuti pelatihan pemeriksa pajak tidak berbayar dan 2 orang difasilitasi oleh kegiatan ini. - 344.44 Orang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8 4 4 Penyusunan Laporan Keuangan triwulan tahun 2024 dan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi dan anggaran dan LK OPD - 100 Dokumen
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 8 150 150 Capaian 100%, Dalam rangka penyerapan anggaran kegiatan di BPPKAD, dokumen permohonan pencairan yang diajukan dilakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan dokumen pendukung yang harus dilengkapi sebelum dicairkan anggarannya. Tersedianya regulasi berupa perbup tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan APBD - 100 Dokumen
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 62 62 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah selesai dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2024 serta pembayaran penghasilan berdasarkan beban kerja tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. - 100 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya paket Bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 12 12 Pemenuhan bahan logistik kantor di adakan dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa fasilitasi perjalanan dinas, penyediaan alat tulis kantor, bahan cetak peralatan dan pembersih. - 100 Angka
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 8 12 12 Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan dalam rangka mendukung pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa bahan pembersih kantor untuk kenyamanakan kantor. - 100 Angka
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara 8 30 30 30 unit sarana dan prasarana kantor yang telah dipelihara atau capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit. - 100 Unit
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 8 50 50 Pembayaran pajak atas kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang ada di BPPKAD, pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 50 unit kendaraan - 100 Unit
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan 8 2 2 Pengadaan unit motor patwal untuk Satpol telah selesai diadakan sesuai target yang telah ditetapkan. - 100 Unit
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 8 23 24 Pengadaan peralatan kantor sebanyak 25 unit yang telah ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 24 unit atau capaian sebesar 96%, hal ini karena ada 1 uinit barang yang ternyata harganya tidak masuk dalam e katalog/pagu yang tersedia kurang sehingga tidak bisa diadakan - 104.35 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 8 12 12 Semua tagihan untuk bulan Januari sampai desember 2024 baik tagihan listrik, telepon/internet maupun PJU telah selesai dilakukan pembayarannya dan tepat waktu sebelum waktu jatuh tempo.Ketiga belanja ini merupakan belanja wajib yang harus dibayarkan tepat waktu dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Pengiriman tagihan kadangkala terlalu mepet dengan tanggal jatuh tempo padahal dokumen kelengkapan yang harus dibuat cukup banyak. - 100 Laporan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan 8 12 12 Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam rangka pembayaran atas honor tenaga tidak tetap serta honor tenaga kegiatan yang telah direalisasikan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2024. - 100 Laporan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 8 3 0 0 Laporan
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah Termanfaatkannya tanah Pemkab Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota 8 200 100 Pada tahun 2024 sertifikat yang telah terbit sebanyak 269 sertifikat ( 312.584 m2),sampai dengan akhir 2024 luas tanah Pemkab yang telah bersertikat adalah 6.931.120 m2 atau 71.30% dari total luas tanah Pemkab 9.720.339 m2 Koordinasi dengan ATR/BPN 50 Laporan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah 8 2 2 Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan berupa pembayaran premi asuransi terhadap aset Pemkab berupa 11 pasar dan 54 unit kendaraan milik pemkab. Banjarnegara. Pengamanan BMD merupakan mandatory dari PP tentang pengelolaan aset pemerintah.- - 100 Angka
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD 8 312 312 Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD diprioritaskan pada proses penghapusan BMD, sampai dengan tahun 2024 telah terbit 94 keputusan untuk penghapusan BMD. - 100 Angka
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Tersusunnya dokumen SSH Penyusunan Standar Harga Jumlah SSH yang disusun 8 2 2 2 dok SSH dan ASB telah tersedia untuk penyusunan dokumen penganggaran tahun anggaran 2025 - 100 Angka
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah 8 36 36 Pelaksanaan rekonsiliasi data antar pengurus barang dengan petugas akuntansi, sinkronisasi data akuntansi pada neraca barang dengan data laporan BMD yang ada pada pengurus barang OPD dengan di terbitkan Berita Acara Rekonsiliasi, yang akan dikompilasi menjadi Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten. - 100 Laporan
Persentase penyerapan belanja APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 8 12 12 12 dokumen pengelolaan kas daerah yang tersedia tahun 2024 yang tersedia atau tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8 13 13 13 laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga atau capaian kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan. - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 8 5 15 Realisasi serapan dana transfer yang masuk ke kas daerah sampai dengan tahun 2024 terserap 98,42% atau Rp. 1.760.191.073.150,00 dari pagu Rp. 1,788.511.938.000,00 yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat (DAU, DBH, Dak Fisik dan DAK Non Fisik,DD) serta pendapatan transfer Hibah. dari jenis pendapatan transfer yang masuk ke daerah serapan yang paling kecil adalah DID sebesar 50% dari pagu 11,6 M terserap 5,8M, untuk transfer hibah terserap 86,28% dan DAK Fisik terserap 88,24% untuk DBH,DAU,DD terserap 100% Sebagai faktor pendukung adalah selalu berkoordinasi terkait transfer dana dari pusat dan perubahan regulasi terkadang menjadi kendala karena harus kita pahami dulu. - 300 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota 8 44 44 Pembinaan penatausahaan keuangan daerah dilakukan kepada semua OPD - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD 8 4 4 dokumen hasil pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2024 berupa Laporan Realisasi dan Anggaran yang memuat realisasi pendapata dan realisasi belanja pada APBD Pemerintah Kab. Banjarnegara telah tersusun. - 100 Angka
Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi 8 44 44 44 Laporan Keuangan SKPD telah disusun dan telah terkompilasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta telah diaudit oleh tim BPKP Prov jateng dengan hasil opini WTP - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota 8 2 2 Dokumen Perda dan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disusun. - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 8 12 12 laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah disusun setiap bulan berupa buku kas bulanan yang memuat rincian semua pendapatan dan pengeluaran kas daerah. Sumber pendapatan yang tidak jelas terkadang menjadi penghambat dalam proses penyusunan BKU. - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran 8 4 4 Laporan pelaksanaan APBD triwulanan tahun 2024 diantaranya terdiri dari Laporan Realisasi dan Anggaran Triwulan 1-3 tahun 2024 dan lapaoran tahunan yang terealisasi pendapatan daerah sebesar 97,37% atau Rp. 2.317.760.828.036,00 dari target Rp. 2.380.430.377.000,00 dan belanja daerah sebesar 96,33% atau Rp. 2.343.842.040.332,00 dari pagu sebesar Rp. 2.433.099.167.000,00 - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah 8 4 4 4 dokumen hasil pengelolaan tuntutan perbendaharan dan kerugian daerah telah disusun. - 100 Angka
Persentase Serapan dana transfer ke daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 8 1 1 Pelaksanaan kegiatan pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah capaian 0% karena pemerintah kab. Banjarnegara sampai saat ini tidak melakukan pinjaman kemanapun. - 100 Laporan
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 8 4 4 Penyaluran bantuan keuangan telah merealisasikan penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 287,83 M ADD 117,5 M dan TMMD & Karya Praja sebesar 3,966 M. Bant Keu Desa Rp.31,26 M,PIK 8 M PBB tercepat 960 Jt. Penyerapan secara keseluruhan sebesar 99,86% atau Rp.449.557.726.000,00 dari pagu Rp.450.147.726.000,00 - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota 8 4 4 Pengelolaan dana bagi Hasil Kab/Kota telah terealisasi untuk membayaran pada CV. Cagar Budaya sebesar Rp.939 jt ( kurang bayar tahun 2023 ) dan pembayaran pada PT. Palawi sebesar 3,218 M. bagi hasil kepada desa yang lunas PBB, secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.873.797.500,00 atau 97,53% - 100 Angka
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak 8 4 4 Pengelolaan Dana Darurat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, secara serapan keuangan teralisasi sebesar Rp.7.819.955.344,00 dari pagu Rp.9.000.000.000,00 atau 86,88% - 100 Angka
Pesentase Pertumbuhan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. 8 5 5 Telah dilaksankan sosialisasi beberapa raperbup tentang pengelolaan pajak daerah seperti : 1) Raperbup tentang tatacara pemungutan pajak daerah; 2) raperbup tentang penghitungan pajak reklame; 3) raperbup tentang penghitungan DBH kepada desa. - 100 Dokumen
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 8 4 4 FGD dilaksanakan setiap triwulan bersama para Wajib Pajak terkait elkektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah - 100 Laporan
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah 8 750 750 Layanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan antara lain PBJT Hotel,PBJT Hiburan, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet,PBJT Parkir, PBJT Listrik, PBJT makanan dan Minuman, MBLB. - 100 Angka
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 8 12 12 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi kepada Wajib Pajak serta pembinaan kepada OPD pengelola pendapatan - 100 Laporan
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Penagihan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah 8 12 12 Monitoring, evaluasi dan motivasi pada seluruh perangkat kecamatan dan desa agar pembayaran/pelunasan pajak daerah lebih awal/tidak melampaui batas waktu serta minimalisir penyalahgunaan setoran pajak (PBB) dari para petugas pemungut. masih ada penyalahgunaan setoran pajak (PBB) dari petugas pemungut untuk kepentingan pribadi. - 100 Dokumen
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 12 12 Sejak bulan Januari sampai dengan desember 2024 telah dilakukan pendataan obyek dan subyek pajak baik dilakukan secara pendataan pasif maupun pendataan aktif, sebanyak 400000 OP/SP telah berhasil dilakukan pendataan. Maksud dan tujuan pendataan antara lain mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 serta OP/SP pajak lainnya dalam rangka optimalisasi realisasi PAD - 100 Dokumen
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah 8 12 12 Penerbitan SPPT pajak yang kemudian didistribusikan kepada Wajib Pajak melalui perangkat kecamatan maupun perangkat desa/lurah. Dilanjutkan monitoring gan evaluasi atas pendistribusian SPPT. - 100 Dokumen
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah 8 12 12 Dokumen pemeriksaan dan pengendalian serta pengawasan pajak yang tersedia sebanyak 12 dokumen - 100 Dokumen
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 8 12 12 Dalam rangka optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah, yang salah satu unsurnya adalah realisasi pajak daerah. Bagaimana pajak daerah akan meningkat adalah dengan dilaksanakannya pengolahan, pemeliharaan dan pengolahan basis data. Pengolahan data dilakukan dalam rangka pemutahkiran data, hal ini karena masih terdapat data WP yang berubah namun belum dilaporkan. sehingga basis data harus selalu diupdate dan dimutakhirkan dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah. - 100 Laporan
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya 8 14,000 14,000 Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi serta meningkatnya perekonomian masyarakat, perhubungan dan komunikasi.Kendala yang dihadapi adalah masih rendhnya kesadran masyarakat dalam melaporkan setiap kali ada perubahan data. - 100 Orang
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah 8 738 738 Pengadaan sarana prasarana pajak daerah ( blangko SPPT) direalisasikan diakhir tahun anggaran sesuai waktu kebutuhan. - 100 Unit
Meningkatnya PAD Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah 8 4 4 Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dilaksanakn melalui sosialisasi kepala kepala desa/lurah beserta perangkatnya dan wajib pajak. - 100 Dokumen
ketepatan waktu penetapan APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 8 2 2 Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 telah disusun sebagai pedoman penyusunan RAPBD. - 100 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8 2 2 Terbitnya Perda Nomor 14 tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 - 100 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD 8 2 2 Terbitnya Perda Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 - 100 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun 8 2 2 Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. - 100 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi 8 44 2 Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD perubahan tahun 2024 telah dilaksanakan selama 6 hari pada semua OPD secara terjadwal. - 4.55 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Terverifikasinya RKA SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi 8 44 44 Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD tahun 2025 telah dilaksanakan selama 6 hari pada semua OPD secara terjadwal - 100 Dokumen
Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota 8 44 44 Pembinaan penganggaran daerah dilaksanakan pada semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka tertib administrasi dalam penyusun penganggaran di OPD - 100 orang
Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 8 44 44 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dilakukan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporannya. - 100 orang
Grand Summary (COUNT=54)