SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 2 |
Target Keuangan TW 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD | Nilai AKIP BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 6550400 |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 13 | 6738500 | ||||
Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD | Nilai SKM BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Orang | 6 | 31000000 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 62 | 5957025620 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 75 | 70475000 | ||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen | 2 | 220000 | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Angka | 6 | 15475400 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya paket Bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 6 | 266863000 | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Unit | 25 | 102200000 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara | Unit | 15 | 88730000 | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 3 | 0 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 6 | 9092634067 | ||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Laporan | 6 | 369873532 | ||||
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah | Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat | Termanfaatkannya tanah Pemkab | Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Laporan | 100 | 167250000 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya dokumen SSH | Penyusunan Standar Harga | Jumlah SSH yang disusun | Angka | 2 | 58518900 | ||
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Angka | 2 | 300000000 | ||||
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Angka | 156 | 34500000 | ||||
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Laporan | 18 | 222110000 | ||||
Persentase penyerapan belanja APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Angka | 6 | 30045000 | |
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Angka | 2 | 15707700 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Angka | 44 | 91500000 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Angka | 2 | 7200000 | ||||
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Angka | 6 | 24280400 | |||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD | Angka | 2 | 23741500 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Angka | 2 | 14085500 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Angka | 6 | 79587500 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota | Angka | 44 | 93924700 | ||||
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 200000000 | |||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Angka | 2 | 261858418000 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Angka | 2 | 8000000000 | ||||
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Angka | 2 | 9777621000 | ||||
Pesentase Pertumbuhan PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Dokumen | 2 | 15770800 | |
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Dokumen | 2 | 97269400 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Dokumen | 6 | 59424000 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 6 | 61038700 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Orang | 7,000 | 15992000 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah | Dokumen | 6 | 32064371 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah | Angka | 400 | 59404400 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Dokumen | 6 | 50555100 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Dokumen | 6 | 4279400 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 6 | 42140900 | ||||
Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | 2 | 15104800 | ||||
ketepatan waktu penetapan APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 44 | 10911800 | |
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu | Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah | Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara | Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 44 | 133601200 | |||
Grand Summary (COUNT=44) |