SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 3 |
Target Keuangan TW 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Angka | 13 | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya pelaksanaan penataan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Angka | 11 | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlahlaporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Angka | 1 | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Angka | 0 | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 3 | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinanya | Angka | 3 | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 1 | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 1 | |||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 0 | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 3 | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Angka | 3 | |||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 3 | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Angka | 1 | |||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen pelayanan non perijinan usaha yang dilaksanakan | Angka | 62 | |||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | terselengaranya pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan non perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan non perijinan | Angka | 3 | |||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang di limpahkan | Angka | 1 | |||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 18 | |
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 1 | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 1 | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 1 | |||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 3 | |||
Grand Summary (COUNT=24) |