Rencana Aksi TW 4

SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah Level kapabilitas APIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Angka 0
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Angka 0
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Angka 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 43
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Angka 7
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Angka 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Angka 8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Angka 0
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 1
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Angka 0
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Angka 2
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Angka 0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Angka 0
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Angka 50
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Angka 10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 3
Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Angka 3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Angka 2 1400000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 0 0
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Angka 0
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Angka 0
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Angka 0
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Angka 0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Tersusunnya dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Angka 0
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Angka 2
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Angka 3
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Angka 15
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Angka 1
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Pengawasan Desa Pengawasan Desa Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa Angka 7
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Angka 0
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP Angka 1
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Angka 2
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Angka 3
Grand Summary (COUNT=33)