SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunya dokumen program pembangunan daerah | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Angka | 12 | 1.476.600 |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Angka | 12 | 2.257.400 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen pelaporan | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Angka | 14 | 1.552.500 | ||||
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Angka | 5 | 92.999.900 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Angka | 12 | 65.920.000 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Angka | 4 | 20.999.900 | ||||
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Angka | 4 | 395.781.500 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Angka | 4 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Angka | 4 | 0 | ||||
| Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Nilai LPPD | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi | Angka | 4 | 273.645.400 |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi | Angka | 1 | 100.000.000 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Angka | 2 | 1.011.875.000 | ||||
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Tersusunnya dokumen kerjasama daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | Angka | 30 | 15.000.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama | Angka | 2 | 4.745.500 | ||||
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya produk hukum daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Angka | 500 | 25.000.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi | Angka | 31 | 1.552.500 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan | Angka | 220 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya laporan Ranham | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun | Angka | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya humpunan produk hukum daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun | Angka | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan | Angka | 0 | 0 | ||||
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Angka | 7 | 39.215.000 | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Angka | 3 | 0 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Angka | 1 | 0 | ||||
| Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 12 | 201.510.00 | |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Angka | 150 | 24.450.000 | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 100 | 79.040.000 | ||||
| Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit sarana dan prasarana | Angka | 1 | 0 |
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Angka | 1 | 0 | ||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 100 | 14.901.335.964 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 3 | 155.469.000 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 2 | 135.000.100 | ||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 | 5.646.340 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala | Angka | 2 | 99.178.200 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 | 41.071.700 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 | 600.000.000 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | 64.120.400 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | 75.010.000 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Angka | 12 | 30.027.100 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 12 | 2.026.083.000 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Angka | 12 | 74.760.500 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Angka | 3 | 1.072.195.000 | ||||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Angka | 12 | 770.000.000 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Angka | 12 | 4.000.000 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Angka | 12 | 227.844.000 | ||||
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terfasilitasinya keprotokolan | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Angka | 3 | 104.608.200 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terfasilitasinya komunikasi pimpinan | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Angka | 3 | 84.996.500 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terdokumentasinya tugas pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Angka | 3 | 143.547.000 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 1 | 99.993.000 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | 267.379.000 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Angka | 4 | 49.996.300 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Angka | 1 | 100.021.700 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 1 | 398.740.780 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 25 | 199.988.050 | ||||
| Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Angka | 2 | 30.000.000 | |||
| Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Angka | 1 | 30.000.000 | ||||
| Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Angka | 5 | 30.000.000 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 12 | 140.886.000 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 12 | 477.204.000 | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | 550.000.000 | |||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | 98.543.100 | ||||
| Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 8 | 1.790.371.476 | ||||
| Grand Summary (COUNT=61) | |||||||||||||
Crop
