Renaksi

Page 
 of 3
Record
1
to
3
of
8
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 1
Target Kinerja TW 2
Target Kinerja TW 3
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 1
Target Keuangan TW 2
Target Keuangan TW 3
Target Keuangan TW 4
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai Angka SAKIP Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Angka 9 9 12 12 6.382.400 8.657.400 14.792.000 15.617.000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai Angka SAKIP Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 3 3 4 5 3.069.500 4.132.000 5.257.000 5.257.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Nilai Angka SKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 33 36 36 36 1.109.796.988 2.685.578.834 3.449.454.141 4.293.436.913
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Angka 3 6 9 12 12292500 22437500 34236250 36736250
Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 1 1 1 1 14179200 31132800 39817000 39817000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Angka 2 7 10 13 190261100 340100600 458512500 515550800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 3 5 7 11 27163000 50163000 72068000 78705000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 3 6 9 12 10595560 10595560 10595560 287715560
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Angka 3 5 5 5 10555800 15001400 15001400 15001400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Angka 1 19 40 113 268846000 397085000 397085000 699797500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 3 6 9 12 15150000 30799600 45349600 59513000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Angka 3 6 9 12 47088300 105137100 152052900 194805000
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) PROGRAM PENANGANAN BENCANA Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 0 0 0 0
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 41 41 41 41 14250000 14250000 14250000 37065000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 150 200 250 350 19040000 20592500 34970000 50000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 150 200 250 350 27065100 27065100 5000000 5000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota TersedianyaTempat Pengungsian Kewenangan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 1 1 2 3 2805600 2805600 3566400 5739000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 25 50 150 200 0 2196000 2196000 2196000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 30 50 100 150 5000000 5000000 7000000 7000000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata Angka 154.42 154.42 154.42 154.42 116951400 159421400 198665000 235635000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Angka 51.61 51.61 51.61 51.61 102747100 107262100 109491000 109491000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 0 566 1,893 1,893 89545500 128445500 1872605900 1898063400
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 0 50 40 40 313127200 586602200 809380000 1029880000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 20 75 100 175 139875000 149050000 151275000 154275000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 19 38 57 75 8500000 8500000 15268000 15268000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 0 10 10 10 86000000 86000000 86000000 86000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 9 17 31 40 2000000 4900000 7875000 7875000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 6 12 39 45 36371000 128832000 157102000 279272000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 8 16 27 35 2000000 5000000 5000000 5000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 2 4 6 8 1000000 2775000 3775000 3775000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 3 7 11 14 0 4300000 4300000 4300000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 4 9 15 20 0 510000 1510000 1635000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 5 11 18 25 1450500 3974000 5424500 6875000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 8 16 32 40 1000000 1000000 2880000 2880000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 3 10 15 32
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 3 1 2 3 1600000 1600000 1600000 1600000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 20 10 15 20 0 0 4250000 4250000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 0 20 40 50 0 24000000 24000000 24000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kab/kota Angka 0 20 40 50 0 16000000 25000000 25000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 3 8 10 15 6000000 6000000 6000000 6000000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 5 15 20 25 4125000 4125000 5525000 5525000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 2 8 10 10 1129000 1129000 1129000 1129000
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Angka 0 5 15 20 0 716600 5962000 11462000
Page 
 of 3
Record
1
to
3
of
8