RKT

Page 
 of 3
Record
1
to
3
of
8
SASARAN STRATEGIS OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN OPD
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
target 2024
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai Angka SAKIP Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun Dokumen Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai Angka SAKIP Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Angka 12
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Bulan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Angka 13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 12
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Angka 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Angka Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Angka Angka
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Angka Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Angka 12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Laporan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nilai Angka SKM Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Laporan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Angka 12
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) PROGRAM PENANGANAN BENCANA Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana kampung dan orang Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 5
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana kampung dan orang Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 35
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Pelayanan Dukungan Psikososial Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Orang Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 150
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 150
Penyediaan Makanan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 300
Penyediaan Sandang Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Orang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 110. ( disabilita s 25 , anak terlantar 30 , usila terlantar 20 , gelandan gan 35)
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Orang TersedianyaTempat Pengungsian Kewenangan Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 2
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 80
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata orang Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 96861
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata orang Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata Angka 195255
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata orang Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Angka 52155
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 15 ( disabilitas 0, anak terlantar 15,Lansia terlantar 0, gelandan gan 0 )
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 25 ( disabilitas 0, anak terlantar 20, Lansia terlantar 5, gelandan gan 0 )
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 325. ( disabilitas 300, anak terlantar 25 )
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 40. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, Lansia terlantar 10, gelandan gan 10 )
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)
Pemberian Layanan Kedaruratan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 20. ( disabilitas 10, anak terlantar 3, lanjut usia terlantar 5, gelandangan 2 )
Pemberian Layanan Rujukan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 70. ( disabilita s 45, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandan gan 5 )
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 30. ( disabilitas 5, anak terlantar 10, lansia terlantar 10, gelandangan 5 )
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 40. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, Lansia terlantar 10, gelandan gan 10 )
Penyediaan Alat Bantu Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 195 (disabilitas 95, lanjut usia 100
Penyediaan Permakanan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 320 (disabilta s 140, anak terlantar 15, usila terlantar 355 , gelandangan 10)
Penyediaan Sandang Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Orang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 110. ( disabilita s 25 , anak terlantar 30 , usila terlantar 20 , gelandan gan 35)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Angka 5
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 325. ( disabilitas 300, anak terlantar 25 )
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kab/kota Angka 15
Pemberian Layanan Kedaruratan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 20. ( disabilitas 10, anak terlantar 3, lanjut usia terlantar 5, gelandangan 2 )
Pemberian Layanan Rujukan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 70. ( disabilita s 45, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandan gan 5 )
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 30. ( disabilitas 5, anak terlantar 10, lansia terlantar 10, gelandangan 5 )
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 40. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, Lansia terlantar 10, gelandan gan 10 )
Penyediaan Permakanan Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Orang Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Angka 320 (disabilta s 140, anak terlantar 15, usila terlantar 355 , gelandangan 10)
Page 
 of 3
Record
1
to
3
of
8