SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai IKM | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai IKM | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | |||
Meningkatnya kualitas sarana keselamatan lalu lintas | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten | Angka | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Angka | 1 | ||
Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | Dokumen | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapan | Paket | 1 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Laporan | 18 | ||
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 18 | |||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 50 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Dokumen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 13 | ||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Dokumen | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 0 | |||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Dokumen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 1 | |||
Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Unit | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Unit | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | Unit | 4 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 4 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 36 |