SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 3 |
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab. / kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | Angka | 5 | |||
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Angka | 50 | |||
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Angka | ||||||
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan | Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan | Meter | 0,111 | |||
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai | Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Kelompok | Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Angka | 10 | |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Angka | |||||
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi | Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana | Angka | 1 | |||
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan | Meter | 4236 | |||
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa | Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi | Angka | 4 | |||
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Tersedianya sarana dan prasarana irigasi | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | Angka | 160 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pelebaran Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Pembangunan Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Pembangunan Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Pemeliharaan Berkala Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terpeliharanya jalan secara berkala | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala | Kilo Meter | 3,909 Km | |||
Pemeliharaan Berkala Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terpeliharanya jembatan secara berkala | Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala | Angka | 2 Unit | |||
Pemeliharaan Rutin Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Pengelolaan Leger Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya leger jalan | Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan | Kilo Meter | 1 | |||
Penggantian Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tergantikannya jembatan yang sudah rusak | Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian | Angka | 5 unit | |||
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian. | Angka | ||||
Rehabilitasi Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terlaksananya rehabilitasi jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | Kilo Meter | 1,826 Km | |||
Rehabilitasi Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
Rekonstruksi Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terekonstruksinya jalan | Panjang jalan yang direkonstruksi | Kilo Meter | 10,608 Km | |||
Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan | Panjang jalan dan jumlah jembatan yang di survey kondisinya | Kilo Meter | 938,65 Km | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Angka | 3 | |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | Angka | 2 | ||
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Dokumen | Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR | Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya | Angka | 1 | ||
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Dokumen | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan | Angka | 1 | |||
Meningkatnya pengelolaan dan penyelanggaraan layanan publik DPUPR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Angka | |||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Angka | ||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Angka | |||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Angka | |||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | |||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka |