Page
of 2
Record
1
to
3
of
4
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai IKM | Terpenuhinya administrasi perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 12 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai IKM | Terpenuhinya administrasi perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | Persen | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | ||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 36 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 31 | |||
Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | Angka | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 16 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Angka | 3 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 15 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 13 unit | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya sarpras gedung kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 6 | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 12 | ||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 10 | ||
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Indeks Kearsipan | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Terlaksanannya pengelolaan arsip dinamis daerah | Persentase arsip yang ditata dan dikelola | % | Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Angka | 550 berkas |
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Indeks Kearsipan | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Terlaksanannya pengelolaan arsip dinamis daerah | Persentase arsip yang ditata dan dikelola | % | Tersedianya naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | "Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan" | Angka | 500 berkas | |||
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Indeks Kearsipan | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Angka | Angka | |||||||
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kearsipan | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Tersedianya innformasi kearsipan | persentase informasi yang dapat diakses masyarakat | % | Terlaksananya pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 1 laporan | ||
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Indeks Kearsipan | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Tersedianya innformasi kearsipan | persentase informasi yang dapat diakses masyarakat | % | Tersedianya informasi , akses dan layanan kearsipan | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Angka | 6 | |||
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Indeks Kearsipan | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terautentikasinya arsip statis dan arsip hasil alih media | Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi | % | Angka | ||||
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Indeks Kearsipan | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terautentikasinya arsip statis dan arsip hasil alih media | Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi | % | Terlaksananya penilaian dan penetapan arsip hasil alih media | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Angka | 700 berkas | |||
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Indeks Kearsipan | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terlaksananya pemusanahan arsip | Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan | % | Terlaksananya penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Angka | 2000 arsip | ||
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Indeks Kearsipan | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Angka | Angka |