RKT

SASARAN STRATEGIS OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN OPD
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
target 2024
Meningkatkan Komptensi dan Produktifitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online Angka Angka
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Angka Angka
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Perluasan Kesempatan Kerja Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi Angka Angka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Persen Angka
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Persen Angka
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Angka
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Angka
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Angka
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Angka
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Angka
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Persen Angka
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Angka
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Angka
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Angka
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri Tersusunnya dokumen RTK Kabupaten jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro Angka Angka
Meningkatnya jumlah investasi PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya jumlah investasi Angka Angka
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota Angka Angka