Page
of 3
Record
1
to
3
of
8
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akses pelayanan air minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit | 10 |
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/detik | 28,5 | |||
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Orang | 100 | |||
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Liter/detik | 32.46 | |||
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | Dokumen | 1 | |||
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Persentase penduduk berakses air minum | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Cakupan ketersediaan akses air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | % | Terlaksananya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1000 | ||||
Meningkatnya cakupan rumah layak huni bagi MBR | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Dokumen | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/ Terlegalisasi | Dokumen | 0 |
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | Jumlah izin yang di terbitlkan | Laporan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Angka | 1 | ||
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | Laporan | 0 | ||
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | Hektar | 27 | |||
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | Dokumen | 0 | |||
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | Unit | 12 | |||
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota | % | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Unit | 40 | |
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Dokumen | 1 | ||
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | - | |||
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Dokumen | - | |||
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersedianya data penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Laporan | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | 0 | ||
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | Orang | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan | Orang | 0 | ||
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Unit | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit | 2 | |
Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja DPKPLH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | % | Terbayarnya Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | % | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 125 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | Terpenuhinya bahan logistik kantor | Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 13 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi | Unit | 2 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 23 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pwndukung gedung kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Laporan | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Laporan | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 25 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Dokumen | Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP DPKPLH | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 |