Page
of 2
Record
1
to
3
of
4
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 41 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 22 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 22 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 12 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 0 | ||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 12 | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | (Null) | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | Angka | |||||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Angka | |||||
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 3 | |||
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Angka | 50 | |||
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Angka | 266 | |||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 5 | ||||
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 266 | |||
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | Angka | 266 | |||
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Angka | 266 | |||
Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Desa | 266 | ||||
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Jumlah BUMDes yang berkembang | Meningkatnya pemberdayaan BUMDes | Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif | desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 60 | |||
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | 55 | |||
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Angka | 266 | |
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan | Persentase Desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna | Karya TTG | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Angka | 9 | |||
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Angka | 266 | |||
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Angka | 8 | |||
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Angka | 36 | |||
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Angka | 25 | |||
PROGRAM PENATAAN DESA | Penyelenggaraan Penataan Desa | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Terwujudnya penataan desa | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa | Desa | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | Angka | 6 | |
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kerja sama antar desa | Jumlah kerjasama antar desa | Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk | Desa | Terlaskananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Dokumen | 5 | |
Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Angka | 17 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Angka | 12 |