SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas | Persentase | Terlaksananya penyaluran dana bantuan hibah ormas | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 4 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas | Persentase | Terlaksananya koordinasi di bidang Ormas | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 100 | |||
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Persentase | Meningkatnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 150 | |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Persentase | Meningkatnya Pemahaman tentang Kerukunan Umat Beragama | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 2 | |||
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya kehidupan berbangsa dan bernegara | Persentase Ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila | Meningkatnya pemahaman Pokmas tentang Wawasan Kebangsaan | Persentase terlaksananya pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase | Terlaksananya pembinaan Bela Negara | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 40 | |
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terlaksananya Rapat Koordinasi Forkopimda | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | Dokumen | 12 | |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terpantaunya Potensi dan Konflik Sosial di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 80 | |||
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | 12 | |||
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | 2 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Angka | 17/14 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tercukupinya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 16 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tercukupinya sarana prasarana kebersihan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Angka | 3 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Angka | 10 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan | Angka | 3 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Angka | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terbayarnya honor PTT dan THL | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Angka | 13 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunannya dokumen perencanaan dan pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun | Dokumen | 10 | |||
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya koordinasi tentang partai politik | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik | Orang | 200 |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik | Laporan | 10 | |||
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidkan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | Dokumen | 10 |