Page
of 2
Record
1
to
3
of
5
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 110 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 40 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pengadaan Mebel | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket mebel yang disediakan | Angka | 3 | ||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Angka | 276 | |||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | Angka | 3 | |||
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran pekerjaan di Dinkominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 4 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 34 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 4 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | (Null) | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 4 | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatnya kelancaran operasional kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tenaga pendukung operasional kantor (PTT,THL) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 13 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 7 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | |||
Meningkatnya keamanan informasi dalam Mendukung SPBE | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasidi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang diassessment keamanan informasinya | Unit | Terlaksananya keamanan informasi pada OPD | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Angka | 1 |
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE | Persentase Aplikasi yang diassessment indeks KAMI | Meningkatnya keamanan informasidi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang diassessment keamanan informasinya | Unit | Terpenuhinya pelaksanaan Tanda tangan Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | Angka | 44 | |||
Meningkatnya kualitas Pelayanan Data dan Statistik | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Tersedianya Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Buku Statistik Sektoral | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 4 |
Membangun Metadata Statistik Sektoral | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Tersedianya Buku Metadata Statistik Kegiatan | Jmlah metadata statistik sektoral yang dihimpun | Angka | 44 | |||
Pengembangan Infrastruktur | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Teroenuhnya infrastruktur statistik | Jumlah infrastruktur statistik | Angka | 1 | |||
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Persentase | Meningkatnya kapasitas SDM dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Angka | 44 |