RKT

SASARAN STRATEGIS OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN OPD
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
target 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah % Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Angka 40
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Angka 25
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah % Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Angka 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah % Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Angka 4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah % Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Angka 30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah % Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 43
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah % Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Angka 8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Angka 1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Angka 8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Angka 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara % Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Angka 1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Angka
Pengadaan Mebel Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Angka 10
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Angka 6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Level kapabilitas APIP Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah % Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Angka 12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 6
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Level kapabilitas APIP Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SAKIP OPD Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Angka 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kerja Sama Pengawasan Internal Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Angka 1
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP Angka 2
Pengawasan Desa Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa Angka 30
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Angka 9
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Angka 8
Reviu Laporan Keuangan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Angka 2
Reviu Laporan Kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal Laporan Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Angka 45
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Laporan Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Angka 6
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Laporan Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Angka 12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Level kapabilitas APIP Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Laporan Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Angka 3
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Level kapabilitas APIP Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Laporan Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Angka 44
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Level kapabilitas APIP Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Laporan Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Angka 44
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Level kapabilitas APIP Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas Laporan Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Angka
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Level kapabilitas APIP Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi Tersusunnya dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan Dokumen Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Angka 3