RKT

SASARAN STRATEGIS OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN OPD
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
target 2024
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Persentase Tersusunya dokumen program pembangunan daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Angka
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Angka 14 Laporan
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Persentase Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Angka 12 Laporan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Angka 5 Dokumen
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Persentase Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Angka 12 Laporan
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Angka 4 Dokumen
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Persentase Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Angka 4 dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Persentase Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Angka 4 dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Persentase Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Angka 4 dokumen
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Angka 2 dokumen
Penataan Administrasi Pemerintahan Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Angka 4 dokumen
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Angka 1 dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama Angka 3 dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase Tersusunnya dokumen kerjasama daerah Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri Angka 10 dokumen
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Angka 31 kasus
Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Tersusunnya laporan Ranham Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun Angka 4 Laporan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Tersusunnya produk hukum daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Angka 220 dokumen
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan Angka 220 dokumen
Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Tersusunnya humpunan produk hukum daerah Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun Angka 15 dokumen
Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Persentase Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan Angka 2 dokumen
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Persentase Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Angka 5 dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Persentase Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Angka 2 dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Nilai LPPD Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Persentase Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Angka 3 dokumen
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Persentase Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Angka 100 orang
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Angka 150 dokumen
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angka 12 dokumen
Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah % Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Angka 1 dokumen
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah % Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai Jumlah unit sarana dan prasarana Angka 3 unit
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Persen Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Angka 2 Laporan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Persen Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Angka 1 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Persen Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 100 Orang/bulan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 Orang
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 Orang/bulan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 Orang/bulan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Angka 2 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Angka 12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Angka 12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Angka 1 paket
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Angka 1 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Angka 2 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persen Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 1 paket
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka 12 Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Angka 1 paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Persen Terfasilitasinya keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Angka 12 Laporan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Persen Terfasilitasinya komunikasi pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Angka 12 Laporan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Persen Terdokumentasinya tugas pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Angka 12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat Jumlah Mebel yang Dipelihara Angka 20 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Angka 10 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 33 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Persen Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Angka 6 Unit
Penataan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Persentase Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Angka 44 laporan
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Persentase Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Angka 44 dokumen
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Persentase Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Angka 49 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Persen Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Angka 60 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Persen Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Angka 30 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Angka 26 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka