SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | Laporan | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Laporan | - |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | Angka | 1 | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan | Angka | 12 | |||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan | Angka | 12 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 12 | ||
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Angka | 2 |
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Angka | 2 | ||||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Laporan | 2 | ||||
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Angka | 5 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Angka | 5 | ||||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Unit | 5 | ||||
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Angka | 9 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga | 9 | ||||
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Desa | 18 | |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pilkades | Desa | 6 | |||
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilit Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Desa | 20 | |||
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Desa | 18 | |||
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Desa | 20 | |||
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Desa di Wilayahnya | Desa | 18 | |||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 41 | |||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 28 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan logistik Kantor yang disediakan | Paket | 3 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 3 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas oprasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 16 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlsedianya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang tersedia | Unit | 3 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 12 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 7 | |||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun | Dokumen | 8 |