SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya efektifitas transparasi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 6 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | |||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | Angka | 6 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | Angka | 3 | |||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Angka | 12 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya. | Angka | 11 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 7 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 7 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 7 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | % | Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 | |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | Angka | 1010 | |||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Angka | 1.924 | |||
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 17 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 3 | |||
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 17 | |||
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 17 | |||
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 17 | |||
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 17 | |||
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 dokumen | |||
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 17 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 |