SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 5 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | |||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | |||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair | Jumlah Meubelair yang di Pelihara | Angka | 0 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 2 | |||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 7 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Terpenuhinya alat-alat mebeller | Terpenuhinya alat alat mebeller | Angka | 0 | ||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya | Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Angka | 2 | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Persentase | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Persentase | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD | Angka | 5 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 10 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Angka | 2 | |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi | Angka | 1 | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi | Angka | 12 | |||
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 32 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 4 | |||
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 40 | |||
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 2 | |||
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 48 | |||
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 2 | |||
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 | |||
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 3 | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 |