Page
of 2
Record
1
to
3
of
5
SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | |||
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Terpenuhinya honor pengelola keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 3 | ||
Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | ||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 32 | |||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | |||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 20 | |||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | ||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya honor PTT dan THL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Laporan | 12 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 7 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | |||
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | |||
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 Dokumen | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Angka | ||||||
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen | 5 | ||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 Dokumen | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkanPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Angka | 4 | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 Dokumen | |||
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Angka | 4 laporan | ||
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Angka | 100% | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Angka | 4 OPD | |||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | Angka | 4 |