SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan | Nilai SKM Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | 9 orang honor pengelola keuangan yang sudah terbayarkan | SK honor Pengelola Keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Melaporkan Kegiatan setiap bulan melalui POK. Pengukuran kinerja setiap Triwulan dan Evaluasi Kinerja dan laporan Keuangan setiap triwulanan | Membuat laporan POK setiap bulan dan triwulan, Laporan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulanan dan laporan Keuangan setiap triwulan6 | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25.00 | 12.00 | gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Maret 2024 | Gaji ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 48.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 0.00 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | menghitung kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Pengadaan Kebutuhan Logistik Kantor | Pemenuhan ATK< Makan Minum, Perabot dan Fotocopy Kantor | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | Perencanaan kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | Menghitung kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Terpenuhinya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9.00 | 9.00 | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 0.00 | 0.00 | memenuhi kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya | memenuhi Kebutuhan Peralatan laptop, Televisi dan Mimbar Portable | 0.00 | Angka | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarkan kebutuhan Internet, Kebutuhan Air PAM dan lisrtiksetiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.00 | 8.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja | Dasar penyusunan RKA dan DPA sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 8.00 | Tersusunnya laporan Keuangan tahun 2023 triwulan IV, Laporan LKJIP, LKPJ, POK, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024, Laporan | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 266.67 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 25.00 | 25.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 100.00 | Angka | |||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 3.00 | 3.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 25.00 | 5.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 20.00 | Angka | ||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | 9 orang honor pengelola keuangan yang sudah terbayarkan sampai bulan Februari 2024 | SK honor Pengelola Keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Melaporkan Kegiatan setiap bulan melalui POK. Pengukuran kinerja setiap Triwulan dan Evaluasi Kinerja dan laporan Keuangan setiap triwulanan | Membuat laporan POK setiap bulan dan triwulan, Laporan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulanan dan laporan Keuangan setiap triwulan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 81.00 | 81.00 | 14 gaji pegawai dan 13 TPP terbayarkan sampai dengan bulan Maret 2024 | Gaji dan Tunjangan ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2.00 | 8.00 | Penyediaan Bahan Logistik kantor selalu terpenuhi | Pembelian Tabung Gas, ATK, Cetak, Materai dan lain lain terpenuhi | 400.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1.00 | 1.00 | Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi sampai triwulan I | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 0.00 | 0.00 | Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas harus terpenuhi | Pemeliharaan Gedung Kantor, Aula, Rumah dinas dan Kebersihan kantor harus terlaksana | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 0.00 | 0.00 | 8 Servis Kendaraan bermotor Roda 2 dan 1 Mobil dan Membayar Pajak, untuk tri bulan ini belum ada servis dan pembayaran pajak | Kendaraan yang pada waktunya untuk diservis harus diservis dan pembayaran pajak harus dibayarkan | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5.00 | 0.00 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya harus dipenuhi | Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Mesin dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Lainnya bisa terlaksana | 0.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | 0.00 | 0.00 | Pengadaan laptop untuk triwulan ini belum terlaksana menunggu perubahan karena anggaran terlalu kecil | Anggaran laptop terlalu kecil sehingga menun ggu perubahan/ tambahan anggaran | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Refocusing | Refocusing | 0.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 3.00 | 3.00 | 5 Pegawai Non PNS yang terbayarkan honornya | Honor Non PNS yang dibayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Terpenuhinya kebutuhan listrik | Listrik merupakan kebutuhan pokok harus dipenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 8.00 | 8.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja | Dasar penyusunan RKA dan DPA sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.00 | 8.00 | Tersusunnya laporan Keuangan tahun 2023 triwulan IV, Laporan LKJIP, LKPJ, POK, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024, Laporan barang, | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 200.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Angka | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 5.00 | 5.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 100.00 | Angka | |||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 8,460.00 | 26,120.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 308.75 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan | 1,000.00 | 1,791.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 179.10 | Angka | ||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | Survey Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Banyak toko belum terdaftar di E-Katalog Tidak mempunyai pejabat pengadaan | memfasilitasi toko untuk mendaftar E-Katalog Meminjam pejabat pengadaan di PBJ | 100.00 | Angka |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.00 | 5.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15.00 | 15.00 | Dibayar Setiap bulan | 100.00 | Angka | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 1.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | Tidak Ada Anggaran | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.00 | 1.00 | Kendaraan masih dalam kondisi baik | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubelair yang di Pelihara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | Tudak tercapai karena GU masih kurang digeser dibulan selanjutnya | 0.00 | Angka | |||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 1.00 | 0.00 | Kekurangan anggaran | Penambahan anggaran di perubahan | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Terpenuhinya alat-alat mebeller | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya alat alat mebeller | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.00 | 7.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD | 7.00 | 7.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi | 0.00 | 0.00 | Belum ada kejelasan dari Baperlitbang | koordinasi dengan Baperlitbang | 0.00 | Angka | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi | 0.00 | 0.00 | Tercapai | Koordinasi dengan Disnakertrans | 0.00 | Angka | |||
Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi | 25.00 | 3.00 | Pelayanan KK dan KTP sudah bisa di Desa | Pelayanan KK dan KTP sudah bisa di Desa | 12.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1.00 | 0.00 | Wilayah Kecamatan Susukan terdapat berbagai etnis, ras dan agama tetapi kerukunan tetap terjaga, harmonisasi terbentuk dengan rasa tanggung jawab | Peran Forkompinca yang optimal dalam menjaga kondusifitas, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kerukunan antar masyarakat | 0.00 | Angka | |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan" | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 100.00 | Angka | ||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.00 | 8.00 | Sampai dengan bulan Maret 2024 Dokumen yang terverifikasi antara lain Pengajuan UP 1 Dok,SPP LS Gaji 3 dok.,SPP LS TPP 2 dok, dan 2 SPP GU | Terjalinnya koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi pengampu kegiatan dan Para Kasubag serta Para operator SIMDA, SPID serta BMD | 66.67 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Dokumen Laporan keuangan disusun setiap bulan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. | Membuat Laporan dan Mengarsipkan setiap laporan dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15.00 | 12.00 | Perhitungan gaji dan tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan dan Gaji serta Tunjangan ASN terbayarkan sepenuhnya sampai dengan bulan Maret 2024 Jumlah ASN di Kec. Wanadadi adalah 12 ASN | Perhitungan anggaran untuk gaji dan tunjangan secara cermat dan teliti. | 80.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14.00 | 14.00 | Realisasi kinerja 14 orang/bulan dari target sebesar 14 orang/bulan,dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12.00 | 10.00 | Realisasi kinerja 10 orang/bulan dari target sebesar 12 orang/bulan dengan tingkat ketercapaian sebesar 83,33%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : 10 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan maret. Jumlah pegawai di tahun 202 | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 83.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 10 orang/bulan dari target sebesar 13 orang/bulan, hal ini karena adanya pegawai yang pensiun. | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 192.31 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25.00 | 25.00 | Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | SK kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan berkas yang telah terpenuhi dalam rangka proses pencairan anggaran | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan dan tertib dalam pembuatan SPJ kegiatan yang terdapat anggaran di dalamnya. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10.00 | 10.00 | Terbayarkannya gaji 10 ASN sesuai keadaan kepegawaian | Perhitungan besaran gaji ,tunjangan ASN dengan teliti selalu koordinasi dg dinas terkait dalam pencairan | 100.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disediakan | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12.00 | 12.00 | Paket yang terpenuhi antara lain honorarium PPTK dan Pembantu PPTK dan selama 3 bulan dan Terlaksananya belanja ATK, kertas dan cover, bahan cetak,Bahan komputer Natura serta belanja makan minum rapat. | Memenuhi Kebutuhan Kantor Berupa ATK, Penggandaan dll guna kelancaran dalam melaksanakan tugas. Dan membayarkan honor PPTK dan Pembantu PPTK secara tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 paket dari target sebesar 3 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 1.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor | Memenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor guna kelancaran dalam melaksanakan tugas | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 1.00 | Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 3.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 2 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 50%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 2 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 50%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. Adapun | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 50.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Adanya Kendala Pada proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog yaitu belum adanya etalase produk yang dibutuhkan. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 25.00 | Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 2,500.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 11.00 | 7.00 | Terlaksananya kegiatan logistik kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam kota | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/ jasa melalui e- katalog | 63.64 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang merupakan kebutuhan operasional kantor | Membuat skala prioritas belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan berkoordinasi dengan internal OPD | 0.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.00 | 1.00 | "Realisasi kinerja1 unit dari target sebesar 2 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 50%. PemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliha | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 50.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2.00 | 1.00 | Pemanfaat Sarana dan Prasarana yang ada | untuk 1 unit Lap Top yang bermasalah segera di service agar segera dapat digunakan kembali | 50.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran | Pemeliharaan akan di upayakan agar terlaksana pada Triwulan Ke II | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3.00 | 2.00 | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional / Mobil dengan Penggantian suku cadang yang diperlukan dan service berkala agar kendaraan selalu dalam keadaan baik . dan Pembayaran Pajak 1 Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak . | Service berkala dan pembayaran pajak secara tepat waktu | 66.67 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9.00 | 1.00 | Terlaksananya pemeliharaan unit pc penunjang kegiatan kantor | Melakukan pemeliharaan rutin untuk menunjang kelancaraan kegiatan | 11.11 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7.00 | 0.00 | Pemeliharaan pada 1 unit kendaraan roda empat terlaksana pada TW I | Pembayaran yang sesuai dengan jatuhnya tempo dan melakukan pemeliharaan rutin untuk menunjang kelancaraan kegiatan | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor | koordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan II. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan penginputan paket di aplikasi SIRUP. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.00 | 10.00 | Realisasi kinerja1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. PemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemelih | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 1,000.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Hal dikarenakan pemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebu | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 0.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya aset tetap lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor akan dilaksanakan pada Triwulan ke II | Memanfaat kan sarana dan prasarana yang ada dengan semaksimal mungkin. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang/jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang/jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah unit mebel yang disediakan | 25.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan kegiatan ini | Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksanan karena tahun ini kegiatan tersebut tidak ada | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan kegiatan ini | Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksanan karena tahun ini kegiatan tersebut tidak ada | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan II. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang/jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan II. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan penginputan paket di aplikasi SIRUP. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan II. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan penginputan paket di aplikasi SIRUP. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Kebutuhan belanja air PDAM dan listrik selama 3 bulan dapat sepenuhnya terpenuhi dan terbayarkan . | Memenuhi Kebutuhan Listrik dan air | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Dokumen berisi Laporan Terbayarnya honor THL 2 orang dan 1 penjaga malam selama 3 bulan serta terbayarnya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk THL Selama 3 bulan | Membayarkan honor THL, Penjaga Malam , Iuran BPJS, JKK, JKM secara tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 25.00 | 0.00 | Terbayarkannya belanja telepon, air PDAM dan listrik | Pembayaran yang sesuai dengan jatuhnya tempo pembayaran | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Terbayarnya honor pegawai tidak tetap dan THL . Sebanyak 3 orang | Perhitungan yang teliti untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kontrak kerja | 100.00 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.00 | 8.00 | Dalam Penyusunan Dokumen RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, KAK, Renja, RKT, Rencana Aksi dan RKO sebelumnya dilakukan kordinasi internal untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan menganalisa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. | Menjalin koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi dan Para Kasubag pengampu kegiatan | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.00 | 5.00 | Pembuatan Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan I, LKJIP, LKPJ, Laporan POK dan Rekon Pajak Pusat dilakukan Sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku. | Menjalin koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi pengampu kegiatan dan Para Kasubag | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.00 | 1.00 | Telah disusun dokumen LKPJ . Realisasi kinerja 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dinas terkait da | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.00 | 2.00 | Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. Sampai dengan TW 1 ini penyusunan laporan yang dilaksanakan yaitu Lapor | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingakat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi ya | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.00 | 37.50 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi. | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 1,250.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, pemenuhan dokumen yang diminta oleh | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 laporan dari target sebesar 2 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.00 | 40.00 | Telah disusun dokumen LKPJ dan LKjIP. Realisasi kinerja 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 2,000.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 25.00 | 0.00 | Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 0.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Peningkatan Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah atau instansi vertikal ditargetkan pada triwulan IV. Koordinasi telah dilaksanakan dengan dinas terkait. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 100.00 | Angka | |||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 40.00 | 44.00 | Realisasi kinerja 44 dokumen dari target sebesar 40 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 110%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : tingkat permintaan terhadap dokumen pelayanan perizinan non usaha yang tinggi, pelayanan yan | Koordinasi yang baik di internal opd. | 110.00 | Angka | |||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 10.00 | 32.00 | Semakin banyak masyarakat yang memahami prosedur dan syarat untuk mengurus pernikahan. Pengurusan pernikahan yang mengharuskan ada dispensasi dalam pengurusan pernikahan yang jangka waktunya kurang dari 10 hari kerja dengan waktu pernikahan dan pernikahan | Sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya dokumen pribadi pada setiap kesempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung | 320.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan | 3.00 | 3.00 | Ketercapaian di Triwulan I yang terdiri dari pemohon KK dan KTP terealisasi KK 370 pemohon, KTP 458 Pemohon | Belum tersedianya anggaran di DPA | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 20,772.00 | 20,772.00 | Seluruh SPPT telah didistribusikan ke desa | Melakukan sosialisasi pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak bagi para wajib pajak serta Kerjasama yang baik antara Pihak Kecamatan , Pihak Desa dan pemungut pajak | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Pada triwulan I pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pembagian SPPT. | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. | 0.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | 37,500.00 | 1.00 | Merencanakan Sosialisasi , Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan Merencanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB kepada | Peran Perangkat Desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 0.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : laporan pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan tiap bulan, pelayanan yang prima. Hambatan yan | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 600.00 | 457.00 | Masyarakat menyadari tentang pentingnya sebuah dokumen dan didukung dengan Petugas pelayanan yang kompeten juga sarana dan prasarana yang tersedia. Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti dispensasi nikah, pengajuan hak war | Sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya dokumen pribadi pada setiap kesempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung | 76.17 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan | 3.00 | 3.00 | Ketercapaian di Triwulan I yang terdiri dari pemohon SKCK,Surat Pindah,Legalisasi Umum,Rekomendasi pemohon terealisasi Pemohon yaitu 636 pemohon | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 500.00 | 1,691.00 | Realisasi kinerja 1691 dokumen dari target sebesar 500 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen pelayanan non perizinan usaha antara lain ijin dispensasi nikah mendadak dan ijin keramaian. | Koordinasi yang baik di internal OPD. | 338.20 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | 1.00 | 1.00 | Tingkat kebutuhan masyarakat terkait perizinan non usaha yang tinggi, meliputi SKCK, SKTM, AK I, Kehilangan, Waris, Kegiatan masyarakat, mutasi dan domisili. Pelayanan dilaksanakan dengan ramah dan akuntabel. | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan Bidang Teknis dalam pelaksanaan pelayanan serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 1.00 | 1.00 | Melaksanakan sosialisasi intensifikasi PBB. Kinerja ditargetkan pada triwulan II. | Koordinasi Tim Pungut PBB dengan melibatkan semua Perangkat Desa | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan PBB ditargetkan pada triwulan IV. Pada triwulan I pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pembagian SPPT. | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 1.00 | 1.00 | laporan pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan yaitu KK dan KTP yang telah terlayani | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan Bidang Teknis dalam pelaksanaan pelayanan serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani dalam 1 (satu) tahun | 750.00 | 836.00 | Telah disusun laporan bulanan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan. Realisasi 836 dokumen dari 750 dokumen antara lain rekam KTP, daftar Cetak KTP dan Entri data KK | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 111.47 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.00 | 3.00 | Koordinasi yang baik di tingkat forkompinca | Kegiatan yang didukung oleh berbagai sektor, untuk keamanan , ketertiban di lingkungan kecamatan Madukara | 100.00 | Dokumen | ||
Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 3.00 | honor tim pengelola keuangan sudah sesuai anggaran | adanya perencanaan yang baik saat penganggaran | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15.00 | 12.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai keadaan kepegawaian | Adanya perencanaan yang baik saat penganggaran | 80.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 8.00 | 8.00 | Terlaksananya belanja isi tabung gas, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, naturadan pakan natura dan makan minum rapat | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor merupakan belanja operasional kantor | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Belum dibelanjakan di TW I karena masih baikanya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara | Tersedianya anggaran sesuai DPA | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.00 | 0.00 | Belum dibelanjakan di TW I karena jatuh tempo pajak kendaraan hampir semua di TW 3 | Tanggal jatuh tempo belum masanya | 0.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 3.00 | 3.00 | Terbayarnya honor THL 1 orang dan penjaga malam | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Terbayarkannya belanja listrik | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persetase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.00 | 5.00 | Dokumen terpenuhi sesuai dengan kriteria | Adanya sinergi dengan Bidang Teknis dalam penyediaan data | 100.00 | Angka | |||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 35,000.00 | 35.00 | Triwulan I SPPT baru didistribusikan dari Tim PBB Kabupaten, sehingga distribusi ke Desa selesai pada bulan Februari | Tim PBB Desa melibatkan unsur masyarakat dalam distribusi SPP PBB | 0.10 | Angka | ||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 1,592.00 | 3.00 | Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa | Pemohon KK dan KTP yang mendaftar lewat Desa, dan ditindaklanjuti (approve) langsung oleh Kecamatan | 0.19 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |