SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Nilai LPPD | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi | 4.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan Tersusunnya Dokumen LPPD , LKPJ, RLPPD dan SPM Tahun 2024 atas capaian Tahun 2023 (4 dokumen) tepat waktu sesuai ketentuan yakni paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun berkenaan, LKPJ 2023 disera | Koordinasi dengan OPD dan Bidang terkait, optimalisasi aplikasi yang ada (E-SPM, E-LPPD), peningkatan kapasitas SDM. | 100.00 | Angka |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 1.00 | 1.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan Terselenggaranya Hari Jadi Banjarnegara Ke 453 Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dengan menggunakan anggaran APBD dan seponsorship | Koordinasi dengan Bidang terkait, kedepan rencana pembiayaan kegiatan hari jadi di tahun 2025 mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi | 0.00 | 0.00 | Belum ada target di Triwulan I, kegiatan dilaksanakan di triwulan IV | Koordinasi dengan OPD dan Kabupaten sekitar, penyusunan jadwal kegiatan, tertib administrasi | 0.00 | Angka | ||||
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Tersusunnya dokumen kerjasama daerah | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | 5.00 | 12.00 | Capaian melebihi target, hal ini dibuktikan dengan Tersusunnya 7 dokumen kerja sama | Koordinasi dengan Bidang terkait | 240.00 | Angka | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama | 0.00 | 0.00 | Belum ada target pada triwulan I, Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II | disusun jadwal evaluasi dengan melibatkan tim kerjasama daerah sesuai dengan SK Bupati, tertib administrasi. | 0.00 | Angka | ||||
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya humpunan produk hukum daerah | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun | 0.00 | 0.00 | Kegiatan dilaksanakan pada triwulna IV | Tertib administrasi | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi | 7.00 | 4.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini disebabkan Jumlah kasus yang diusulkan untuk bantuan hukum tidak sesuai target, PKS dengan LBH masih dalam proses, dan untuk kasus yang sedang berjalan di PTUN yaitu kasus litigasi, dan non litigasi | Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum | 57.14 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya laporan Ranham | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun | 0.00 | 0.00 | Capaian sesuai dengan target, laporan yang disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan | Laporan disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana aksi | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersusunnya produk hukum daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 55.00 | 55.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung oleh Tingginya usulan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah | Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang mengusulkan draft produk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan | 0.00 | 0.00 | Kegiatan dilaksanakan pada triwulna III | Tertib administrasi | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan | 55.00 | 100.00 | Capaian sesuai dengan target, laporan yang disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan | Laporan disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana aksi | 181.82 | Angka | ||||
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.00 | 3.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya Pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan tarling, TPHD, Itsbat Nikah sesuai dengan jadwal yang sudah disusun | Untuk Lomba MTQ Tk. Kabupaten sudah berproses sampai dengan seleksi tingkat kabupaten dan untuk pengiriman di tingkat provinsi pada tri wulan II sesuai dengan rencana aksi. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dari pusat/provinsi terkait kegiata | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1.00 | 0.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh baru dilaksanakan koordinasi tingkat Kabupaten untuk persiapan verifikasi penilaian KKS. | dibuat jadwal sosialisasi pelaksanaan verifikasi KKS internal (penilaian mandiri) sebelum dilakukan verifikasi dari Pusat (Kementrian Kesehatan), dan tertib administrasi dokumentasi kegiatan sesuai instrumen penilaian. | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 0.00 | 0.00 | Pelaksanan Kegiatan di bulan September (Triwulan III) | Menunggu surat dari Provinsi untuk pelaksanan Kegiatan, melakukan koordinasi dengan Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi jawa Tengah. | 0.00 | Angka | ||||
| Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3.00 | 3.00 | Capaian sudah sesuai target, hal ini dibuktikan dengan pelaporan hasil pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan tepat waktu | Mempertahankan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu | 100.00 | Angka | |
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 25.00 | 51.00 | Capaian sudah sesuai target, hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, meningkatnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Sosialisasi kepada OPD terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai perencanaan pada SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan), SK tim LPSE yang menangani permasalahan pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) | 204.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 25.00 | 25.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan sesuai dengan target yang tercantum pada rencana aksi | Perlu ditingkatkan pembinaan kepada para pelaku pengadaan, adanya SK Bupati berkaitan dengan penunjukan PIC, yang menangani permasalahan pengadaan barang dan jasa di OPD | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase luasan RTH yang tertangani | Terselenggaranya penanganan, pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten | Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Terpeliharanya RTH dan Hutan kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hektar | ||
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Ton | ||||||
| Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi di Kelurahan | 0.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak menganggarkan kegiatan ini | Diusahakan di tahaun berikutnya di anggarakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah | 0.00 | Angka |
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2.00 | 2.00 | Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarpras kelurahan sampai dengan tri wulan 1 antara lain perbaikan jalan lingkungan pada masing - masing kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana umum , yang menunjang kesejahteraan masyarakat. | Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh adanya Kegiatan pembangunan sarana prasarana di semua lingkungan kelurahan terlaksan sesuai dengan perencanaan dan peraturan peraturan terkait pembangunan fisik. | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | 3.00 | 3.00 | Pelaksanaan kegiatan musremnbang sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan di awal tahun 2024 | Keberhasilan kegiatan ini di dukung oleh adanya Kegiatan musrenbang di semua kelurahan terlaksana sesuai dengan perencanaan | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 3.00 | 3.00 | Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pembinaan kelompok masyarakat sampai dengan tri wulan ke 1 terdapat 3 kelompok binaan , yaitu, lpmk, ,RT,RW. dalam rangka meningkatkan kinerja RT dan RW , pada tahun anggaran 2024 telah mendapatkan insentif , | Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh Sosialisasi terkait Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pembinaan kelompok masyarakat sampai dengan tri wulan ke 1 terdapat 3 kelompok binaan , yaitu, l lpmk, RT,RW. dalam rangka mengembangkan poten | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1.00 | 1.00 | Pada triwulan ke I pada Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguaan Aset Desa terdapat kegiatan berupa bintek keuangan , bintek aset dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa , kegiatan ini pada tahun 2024 tidak didukung oleh | Keberhasilan ini adanya sosialisasi terkait Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelola | 100.00 | Angka | ||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.00 | 1.00 | Pelaksanaan pendampingan Desa dengan membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan di 1 desa yaitu Desa Ampelsari kegiatan ini dalam rangkamemperlacar proses pembangunan di desa yang terdiri dari pendampingan pembangunan fisik maupun pendampingan non fisik yaitu ter | Keberhasilan kegiatan ini dui dukung oleh adanya sosialisasi Permendagri 7 Tahun 2007 Tentang Tentang KPM, KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1.00 | 1.00 | Kegiatan untuk 1 desa terkait tata pemerintahan desa meliputi tertib administrasi pada tahun 2024 kegiatan ini tidak di dukung oleh anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah | Kegiatan berjalan sesuai perencanaan | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1.00 | 1.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 1 ( satu ) desa yang ada kegiatan pilkades yaitu desa Ampelsari | Telah di laksanakan kegiatan pilkades di desa Ampelsari pada bulan Februari Tahun 2024 | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.00 | 1.00 | Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umun sampai dengan bulan triwulan ke I sudah terlaksana 1 desa yaitu Ampelsari , dalam rangka pengaman pelaksanaan Pilkades di desa Ampelsari , dengan menjaga ketertiban , keamanan, ketenagan | Keberhasilan ini di dukung oleh adanya sosialisasi terkait Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umun terlaksana sesuai dengan perencanaan dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan , di masyasakat | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.00 | 1.00 | Terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan penyusnan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan Triwulan ke I terdapat 1desa yang tersusun dokumen , terkait laporan kegiatan pemberdayan masyarakat. Pada tahub 2024 kegiatan ini tidak di d | Keberhasilan ini di dukung oleh adanya Kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan triwulan ke I terlaksana sesuai perencanaan | 100.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1.00 | 1.00 | Pada Triwulan ke I telah tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Perwakilan Delegasi Musrenbang Kecamatan yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Baperlitbang untuk menjadi bahan utama dalam Forum PD. | Keberhasilan ini di dukung dengan adanya sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perencaaan Pembangunan Daerah. | 100.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | "Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" | 3.00 | 3.00 | Koordinasi Pimpinan Lintas Sektoral samapai dengan Triwulan ke I terkait keamanan, bencana alam,penanganan konflik yang muncul di masyarakat | Keberhasilan Kegiatan ini didukung oleh terlaksananya Kegiatan Forkompinca yang merupakatan lembaga utuma dalam rangka menjaga , terkait keamanan, ketertiban dan Penanganan bencana alam,dan penanganan konflik yang muncul di masyarakat | 100.00 | Angka | ||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | ||||||||||||||||