SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 3 |
Realisasi TW 3 |
Analisis Ketercapaian TW 3 |
Solusi TW 3 |
Capaian TW 3 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 23 | 10.00 | 10.00 | Jumlah dokumen Tercapai sesuai target | - | 100.00 | Angka |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya koordinasi tentang partai politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik | 24 | 150.00 | 2,013.00 | 1,342.00 | Orang | ||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik | 24 | 9.00 | 10.00 | 111.11 | Laporan | ||||||||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidkan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | 24 | 8.00 | 13.00 | 162.50 | Dokumen | ||||||||
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 24.00 | 0.00 | Belum tercapai dan perlu konsolidasi agar optimal | komunikasi dan koordinasi | 0.00 | Angka |
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 1.00 | 0.00 | Belum tercapai dan perlu konsolidasi agar optimal | komunikasi dan koordinasi | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Terpenuhinya Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 11 | 18.00 | 30.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 166.67 | Angka | |||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||