SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 | 3.00 | 7.00 | "• Tersusunnya Laporan LKJiP Tahun 2023 • Tersusunnya Laporan Evaluasi SAKIP 2023 • Tersusunnya Laporan LKPJ-LPPD tingkat OPD • Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja TW I – IV • Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja I – IV • Tersusunnya Laporan SPIP 2024 • Tersusunnya Laporan POK 2024 " | Kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tepat waktu | 233.33 | Dokumen |
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 | 1.00 | 8.00 | • Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 • Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi 2024 • Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 • Tersusunnya Dokumen Penyelarasan • Tersusunnya Laporan Perjanjian kinerja perubahan 2024 • Tersusunya Dokumen RKO Perubahan 2024 • Tersusunya RKA perubahan 2024 • Tersusunya Dokume RTP Tahun 2025 | Kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tepat waktu | 800.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terlasakananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan per orangan dinas atau kendaran dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Nilai SAKIP Bakesbangpol | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercukupinya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 24 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercukupinya sarana prasarana kebersihan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan | 24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terbayarnya honor PTT dan THL | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24 | 100.00 | 100.00 | Dokumen sudah tersusun, namun masih membutuhkan kelengkapan data | Dilakukan rapat internal untuk melakukan evaluasi atas pelaporan caoaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD | 100.00 | Laporan | ||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunannya dokumen perencanaan dan pelaporan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun | 24 | 10.00 | 10.00 | Dokumen sudah tersusun, namun masih membutuhkan kelengkapan data | Dilakukan rapat internal untuk melakukan evaluasi atas pelaporan yang sudah dikerjakan | 100.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 59 | 1.00 | 0.00 | telah dilaksanakan pada triwulan III | 0.00 | Angka | |
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 59 | 0.00 | 0.00 | terlaksana pada triwulan I | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 59 | 0.00 | 0.00 | tidak ada target | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 59 | 4.00 | 18.00 | evaluasi dan klarifikasi rancangan perdes tentang APBDes TA 2025 telah dilaksanakan pada triwulan IV pada bulan Desember 2024 sesuai jadwal untuk 18 desa diwilayah Kec. Bawang | tertib, teliti dan sesuai aturan yang ada | 450.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59 | 0.00 | 0.00 | tidak ada target | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 59 | 1.00 | 0.00 | terlaksana di triwulan I | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 59 | 0.00 | 0.00 | tidak ada target | 0.00 | Angka | |||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 59 | 3.00 | 3.00 | Adanya sinergi antara Forkompimcam dan Pimpinan Instansi di tingkat Kecamatan dengan Desa sehingga semua wilayah aman, tentram dan kondusif | perlunya sinergi yang baik dan intens antara Forkompimcam dan Pimpinan Instansi yang ada di Kecamatan | 100.00 | Angka | ||
Grand Summary (COUNT=1,459) |