SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai AKIP BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 23 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP BPPKAD | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 15 | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | (Null) | (Null) | (Null) | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Provinsi) | |||||||||
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (BPK RI) | |||||||||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Angka | 40 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Angka | 25 | |||
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Angka | 100 | |||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | % | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Angka | 4 | ||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | % | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 30 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | % | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 43 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | % | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 8 | ||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | % | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Angka | 1 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | % | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Angka | 8 | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | % | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Angka | 1 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | % | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 5 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | % | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 1 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Angka | |||
| Pengadaan Mebel | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 10 | |||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 6 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Level kapabilitas APIP | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | % | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 6 | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Level kapabilitas APIP | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | % | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | (Null) | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu | Laporan | |||||
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan | Jumlah laporan infromasi hasil pengawasan | Laporan | ||||||||
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan | Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan | Obrik | ||||||||
| Kerja Sama Pengawasan Internal | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Angka | 1 | |||
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP | Angka | 2 | |||
| Pengawasan Desa | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa | Angka | 30 | |||
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Angka | 9 | |||
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Angka | 8 | |||
| Reviu Laporan Keuangan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Angka | 2 | |||
| Reviu Laporan Kinerja | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Laporan | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja | Angka | 45 | |||
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | Laporan | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Angka | 6 | ||
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | Laporan | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Angka | 12 | |||
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Level kapabilitas APIP | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Laporan | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Angka | 3 | |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Level kapabilitas APIP | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Laporan | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Angka | 44 | |||
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Level kapabilitas APIP | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Laporan | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Angka | 44 | |||
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Level kapabilitas APIP | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Laporan | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Angka | ||||
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Level kapabilitas APIP | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Tersusunnya dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Dokumen | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Angka | 3 | ||
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 110 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 40 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pengadaan Mebel | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket mebel yang disediakan | Angka | 3 | ||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Angka | 276 | |||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | Angka | 3 | |||
| Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran pekerjaan di Dinkominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 4 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 34 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 4 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | (Null) | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kominfo | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 4 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatnya kelancaran operasional kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tenaga pendukung operasional kantor (PTT,THL) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 13 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 7 | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 |