SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | |||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | (Null) | (Null) | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | |||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 16 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 14 | ||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 100 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka | ||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Nilai Sakip Kecamatan | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai Sakip Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 1 | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai Sakip Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 6 | ||
| Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | % | Angka | |||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | |||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Angka | |||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | |||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | ||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka | |||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka | ||||||
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Persentase | Tersusunya dokumen program pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Angka | ||
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Persentase | Tersusunnya dokumen pelaporan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Angka | 14 Laporan | |||
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Persentase | Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Angka | 12 Laporan | |||
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Persentase | Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Angka | 5 Dokumen | ||
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Persentase | Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Angka | 12 Laporan | |||
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Angka | 4 Dokumen | |||
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Persentase | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Angka | 4 dokumen | ||
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Persentase | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Angka | 4 dokumen | |||
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Persentase | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Angka | 4 dokumen |