SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai IKM Kecamatan | |||||||||
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Jumlahlaporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | Angka | 8 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya pelaksanaan penataan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Angka | 72 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persen | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Angka | 13 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 10 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerahsesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Angka | 1 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 2 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 3 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinanya | Angka | 8 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Persen | Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 2 | ||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Angka | 12 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | persen | Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Angka | 5 | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | persen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang di limpahkan | Angka | 1 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | Jumlah dokumen pelayanan non perijinan usaha yang dilaksanakan | Angka | 250 | |||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | terselengaranya pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan non perijinan | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan non perijinan | Angka | 12 | |||
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SKM Kecamatan | |||||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan |