SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | |||
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Terpenuhinya honor pengelola keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 3 | ||
| Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | ||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 32 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 20 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | ||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai IKM | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya honor PTT dan THL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Laporan | 12 | |||
| Meningkatnya efektivitas dan transparansi pelayanan publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | (Null) | (Null) | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | |||||||
| Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya efektivitas dan transparansi pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | |||||||||||
| Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Nilai SKM Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terlaksana | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | persentase | Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Angka | 16 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 12 | |
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 10 | ||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 14 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 8 | ||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | |||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Angka | 1 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persentase | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Angka | 2 | ||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persentase | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 20 | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 100 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persentase | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Angka | 8 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 3 | ||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | Angka | 5 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | Angka | 2 | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 2 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 12 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 6 | ||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pesentase | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 10 | ||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SKM Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pesentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Angka | 8 | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | % | Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Angka | 1 | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Nilai SKM Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Angka | Angka | |||||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Nilai SKM Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | Angka | 1 | ||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | Angka | 32920 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Nilai SKM Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Angka | 1500 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | Angka | 20 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Nilai SKM Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Angka | 1 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan | Angka | 3500 |