SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 5 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair | Jumlah Meubelair yang di Pelihara | Angka | 0 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 2 | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 7 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Terpenuhinya alat-alat mebeller | Terpenuhinya alat alat mebeller | Angka | 0 | ||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya | Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Angka | 2 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Persentase | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Persentase | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD | Angka | 5 | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 10 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Angka | 2 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi | Angka | 1 | ||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi | Angka | 12 | |||
| Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | persentase | Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Angka | 1 Laporan |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 7 dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 7 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 14 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 14 | ||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 Dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 Orang/bulan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 15 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 13 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 12 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Angka | |||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 11 paket | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 13 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Angka | 8 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 10 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 7 | ||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disediakan | Angka | 1 | |||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 3 Paket | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 2 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 2 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | |||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Angka | 3 unit | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 2 | ||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 2 unit | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 15 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 10 | ||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Angka | 2 | ||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 7 unit | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 8 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 8 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 9 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 8 | ||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 10 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terselenggaranya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | Angka | 1 | ||
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 1 | |||
| Pengadaan Mebel | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya Pengadaan mebel | Jumlah unit mebel yang disediakan | Angka | 4 unit | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terselenggaranya pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 4 | ||||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 unit | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 3 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 4 | ||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Angka | 3 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persen | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 4 unit | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persentase | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 3 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 50 | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | |||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3 laporan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 2 laporan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 12 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka | |||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 5 Dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 5 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 31 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persetase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Dokumen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 5 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | persentase | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 5 | ||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Angka | ||||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 18 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | persentase | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 8 | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | Laporan | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Laporan | - | |
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | % | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 Dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | % | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | persentase | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 6 | ||||
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase | Peningkatan Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Angka | 1 | ||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | Angka | 1 | ||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 Laporan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persen | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 20772 Laporan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 39773 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | persentase | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | Angka | 1 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan | Angka | 12 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | Angka | 1 Dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | Angka | 3000 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persen | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | Angka | 100 dokumen | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Angka | 162 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | persentase | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | Angka | 150 | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan | Angka | 12 | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | Angka | 1 Laporan | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani | jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani dalam 1 (satu) tahun | Angka | 2000 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persen | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Angka | 1700 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Persentase | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | Angka | 3448 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | % | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Angka | 12 | ||||
| Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | persentase | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Angka | 12 | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 12 | ||
| Meningkatnya jumlah investasi | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi | Meningkatnya jumlah investasi | Angka | Angka | ||||||
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi | Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi | jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Angka | Angka |