SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | (Null) | (Null) | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | |||||||
| Persentase Layanan Pasca Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | |||||||||||
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Persentase | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Angka | 200 | ||
| Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Persentase | Tersususnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | Angka | 0 | |||
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Persentase | Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Angka | 1000 | |||
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Angka | 250 | ||
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Angka | ||||||
| Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | Angka | 150 | |||
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Angka | 12 | |||
| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Angka | 20 | |||
| Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Angka | 2 | |||
| Penyusunan Rencana Kontijensi | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Angka | ||||
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | Angka | 0 | |||
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan | Persentase Penyusunan Bahan dan Kebijakan Teknis, Koordinasi dan Fasiliasi Kesiapsiagaan Bencana | Persentase | Angka | ||||||
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Persentase | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Angka | 12 | ||
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Persentase | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Angka | 100 | |||
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Persentase | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Angka | 2 | |||
| Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Persentase | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Angka | 1 | |||
| Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi | Persentase | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Angka | 1 | |||
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Angka | 0 | ||
| Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota. | Jumlah penyelesaian kegiatanpascabencana di semua sektorsesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | Angka | ||||
| Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persentase | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Angka | 1 | |||
| Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas | Persentase | Terlaksananya penyaluran dana bantuan hibah ormas | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 4 |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya jumlah ormas/LSM yang difasilitasi | Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas | Terfasilitasinya ormas yang melapor/memberitahukan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas | Persentase | Terlaksananya koordinasi di bidang Ormas | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 100 | |||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Persentase | Meningkatnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 150 | |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama | Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Terpantaunya kegiatan pemantapan bidang ekonomi, sosial budaya | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Persentase | Meningkatnya Pemahaman tentang Kerukunan Umat Beragama | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 2 | |||
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya kehidupan berbangsa dan bernegara | Persentase Ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila | Meningkatnya pemahaman Pokmas tentang Wawasan Kebangsaan | Persentase terlaksananya pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase | Terlaksananya pembinaan Bela Negara | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 40 | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terlaksananya Rapat Koordinasi Forkopimda | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | Dokumen | 12 | |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terpantaunya Potensi dan Konflik Sosial di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 80 | |||
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | 12 | |||
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat | Presentase Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya regulasi penetapan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | Persentase | Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | 2 | |||
| Meningkatnya ketersediaan pangan strategis | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penanganan desa rentan pangan | Prosentase penanganan kerawanan pangan | Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | "Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota" | Angka | Penanganan kerawanan pangan | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Angka | |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Terlaksaanya Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Daerah / Kabupaten | Persentase Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | Angka | Pokdakan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | Angka | ||
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Angka | Angka | ||||||
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Angka | Angka | |||||
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Angka | Angka | ||||||
| Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Angka | data dan informasi | jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Angka | ||||
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Angka | pokdakan | jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupataen/kota | Angka | ||||
| Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Angka | Balai Benih Ikan | Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi | Angka | ||||
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | % | Kelompok Tani / Gapoktan | Jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia | Angka | ||
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | meningkatnya pengendalian dan penanggulan bencana pertania | Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan penanggulan bencana petanian | Angka | Angka | ||||||
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Angka | Angka | ||||||
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Angka | Angka | |||||||
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Angka | Angka | |||||||
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Angka | Angka | |||||||
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Angka | KWT, Stunting | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Angka | ||||
| Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Angka | PPH | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Angka | ||||||
| Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Angka | Masyarakat Miskin atau yang terkena Benacana | Jumalah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota | Angka | |||||
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Angka | Angka | |||||
| Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Angka | KWT | Pangan Sumber Daya Lokal yang Tersedia | Angka | ||||
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Balai Penyuluhan Kecamatan | Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta pendukungnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara | Angka | ||
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Kelompok Tani / Gapoktan | jumlah dam parit yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara | Angka | ||||
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Kelompok Tani / Gapoktan | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Angka | ||||
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Kelompok Tani / Gapoktan | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Angka | ||||
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Kelompok Tani / Gapoktan | Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Angka | ||||
| Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Rumah Potong Hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Angka | ||||
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Angka | Angka | ||||||
| Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalma daerah kabupaten | Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerha kabupaten | Angka | kelompok tani / gapoktan | jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan | Angka | |||
| Pengembangan Prasarana Pertanian | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Angka | "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya" | Angka | ||||||
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Angka | pengawasan dan pembinaan kepada pengecer obat hewan | terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Angka | ||
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | Angka | kelompok tani /gapoktan | "Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian" | Angka | |||
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | Angka | kelompok tani /gapoktan | "Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi" | Angka | ||||
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten | Angka | kelompok tani /gapoktan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Angka | |||
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten | Angka | kelompok tani /gapoktan | "Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman" | Angka | ||||
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Angka | Balai benih dan laboraturium | "Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia" | Angka | |||
| Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksanannya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten | Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten | Angka | kelompok tani /gapoktan | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Angka | |||
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Angka | Angka | ||||||
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Angka | Angka | ||||||||
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Angka | Angka |