SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Administrasi Tata Pemerintahan | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase | Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Angka | 2 dokumen |
| Penataan Administrasi Pemerintahan | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase | Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi | Angka | 4 dokumen | |||
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda | Persentase | Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi | Angka | 1 dokumen | |||
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase | Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah | jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama | Angka | 3 dokumen | ||
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah | Persentase | Tersusunnya dokumen kerjasama daerah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | Angka | 10 dokumen | |||
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Bantuan Hukum | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi | Angka | 31 kasus | ||
| Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Tersusunnya laporan Ranham | Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun | Angka | 4 Laporan | ||||
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Tersusunnya produk hukum daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Angka | 220 dokumen | |||
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan | Angka | 220 dokumen | |||
| Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Tersusunnya humpunan produk hukum daerah | Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun | Angka | 15 dokumen | ||||
| Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum | Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan | Persentase | Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan | Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan | Angka | 2 dokumen | ||||
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Persentase | Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Angka | 5 dokumen | ||
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Persentase | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Angka | 2 dokumen | |||
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Nilai LPPD | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat | Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat | Persentase | Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Angka | 3 dokumen | |||
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Persentase | Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 100 orang | |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Persentase | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Angka | 150 dokumen | |||
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa | Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | Persentase | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Angka | 12 dokumen | |||
| Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase luasan RTH yang tertangani | Terselenggaranya penanganan, pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten | Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Ha | Terpeliharanya RTH dan Hutan kota | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota | Hektar | 7 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Pengelolaan Sampah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | % | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | 1 | |
| Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | % | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 7,2 | |||
| Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | % | Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Laporan | 1 | |||
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Meningkatya penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan | Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan | % | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat | 20 | ||||
| Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah untuk urusan kewilayahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi di Kelurahan | Angka | 9 | |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terbangunnya Sarana dan Prasarana kelurahan | Angka | 5 p1ket | |||||
| Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Angka | 5 | ||||
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 pokmas | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 10 | |||||
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Angka | 10 pokmas | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana | Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Angka | 10 | |||||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 4 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 4 | |||
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 4 | |||
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 4 | |||
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 4 | |||
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 4 | |||
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Dsa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 4 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | "Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" | Angka | 12 |