SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 36 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 31 | |||
| Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | Angka | |||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 16 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Angka | 3 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 4 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 15 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 13 unit | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Angka | |||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya sarpras gedung kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | Angka | 6 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 12 | ||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Sakip OPD | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 10 | ||
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SAKIP Kecamatan | |||||||||
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Angka | 2 | |
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Angka | 2 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | Laporan | 2 | ||||
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Angka | 5 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Angka | 5 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | Unit | 5 | ||||
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Angka | 9 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Angka | 9 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga | 9 | ||||
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Angka | 10 Lembaga kemasyarakatan | ||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | persentase | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Angka | 10 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Angka | 2 | ||||
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Nilai SAKIP Kecamatan | terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | persentase | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Angka | 1 | ||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | (Null) | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | |||||
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Desa | 18 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 4 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 11 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 32 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 3 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | Angka | 9 | ||||
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pilkades | Desa | 6 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 2 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 3 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 2 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Angka | |||||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 4 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 3 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 6 dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa | Angka | 1 | ||||
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 2 Dokumen | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 40 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 10 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Angka | 3 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Angka | 8 | ||||
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilit Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Desa | 20 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 1 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 11 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 2 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 9 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 3 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Angka | 9 | ||||
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 4 Dokumen | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 22 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 34 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 48 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 32 | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Angka | 9 | ||||
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Desa | 18 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 3 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 11 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Angka | |||||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 2 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 3 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Angka | 9 | ||||
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Desa | 20 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | Angka | 9 | ||||
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Desa di Wilayahnya | Desa | 18 | |||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 2 Dokumen | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Persen | Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 11 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 17 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 16 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 3 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 4 dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persentase | Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Angka | 9 | ||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 41 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 28 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan logistik Kantor yang disediakan | Paket | 3 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Persentase | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 3 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas oprasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 16 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlsedianya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Persentase | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang tersedia | Unit | 3 | ||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 12 | |||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 7 | |||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun | Dokumen | 8 | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 12 dokumen | |
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 12 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 6 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 1 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 | ||||
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Angka | 6 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 4 | ||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 10 dokumen | ||||
| Nilai SAKIP OPD | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persentase | Terlaksananya tugas forum koordinasi pimipinan di kecamatan | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimipinan di kecamatan | Angka | 9 | ||||
| Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi | Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi | Persen | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Angka | 34 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 22 Paket | ||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan | Orang/Bulan | 39 orang | |||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Angka | 6 orang per bulan | ||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 16 Dokumen |