SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 7 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SAKIP Bakesbangpol | |||||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terlasakananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Angka | 35 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 4 | ||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 54 | |||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Angka | 17/14 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 10 | ||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tercukupinya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Angka | 16 | ||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Tercukupinya sarana prasarana kebersihan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Angka | 3 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 1 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 1 Unit | |||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1 | ||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan per orangan dinas atau kendaran dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 23 | |||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Angka | 10 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Angka | 10 | ||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan | Angka | 3 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 48 | ||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Angka | 12 | ||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 15 | |||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terbayarnya honor PTT dan THL | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Angka | 13 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 23 Laporan | ||
| Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Terlaksananya koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | ||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Bakesbangpol | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunannya dokumen perencanaan dan pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun | Dokumen | 10 | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SAKIP Kecamatan | |||||||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | |||||||||||||
| Nilai SAKIP Kecamatan | |||||||||||||
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Angka | 3 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Angka | 5 | |||
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Angka | 1 | |||
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Angka | 36 | |||
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 2 | |||
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Angka | 1 | |||
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | persen | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Angka | 3 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | persen | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Angka | 12 |