SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | % | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Angka | 40 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Persen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 6 | ||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Persen | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 450 | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Persen | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 1215 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor | Persen | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | ||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor | Persen | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Angka | 6 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Angka | 1 | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 200 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 11 | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 2 | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Persen | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 | ||
| Pengadaan Mebel | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Persen | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 80 | |||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Persen | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 2 | |||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Persen | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 | |||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Persen | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | Persen | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | Persen | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 86 | |||
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan | Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet | % | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Angka | 12 | ||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | Dokumen | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Angka | 14 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | Dokumen | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 12 | |||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu | % | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | |||
| Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah | Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat | Termanfaatkannya tanah Pemkab | Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan | Persentase | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Laporan | 200 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Persentase | Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Angka | 2 | |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Persentase | Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Angka | 312 | |||
| Penyusunan Standar Harga | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Persentase | Tersusunnya dokumen SSH | Jumlah SSH yang disusun | Angka | 2 | |||
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Persentase | Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Laporan | 1 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | % | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Angka | 44 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | % | Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Angka | 12 | |||
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | % | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Angka | 4 | |||
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | % | Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Angka | 2 | |||
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase | Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Angka | 12 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase | Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Angka | 2 | |||
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase | Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Angka | 1 | |||
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota | Angka | 44 | |||
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase | Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD | Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD | Angka | 44 | |||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | ketepatan waktu penetapan APBD | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Persentase | Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 44 | ||
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | ketepatan waktu penetapan APBD | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu | Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah | Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara | Persentase | Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 44 | ||
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Persentase | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | ||
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Persentase | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Angka | 4 | |||
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Persentase | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Angka | 4 | |||
| Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Persentase penyerapan belanja APBD | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Persentase | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Angka | 4 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Dokumen | 1 | |
| Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | 4 | |||
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah | Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah | Angka | 750 | |||
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 12 | |||
| Penagihan Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Dokumen | 12 | |||
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Dokumen | 12 | |||
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah | Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah | Dokumen | 12 | |||
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Dokumen | 12 | |||
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 1 | |||
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Orang | 14000 | |||
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Pesentase Pertumbuhan PAD | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Dokumen | 4 | |||
| Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | (Null) | (Null) | (Null) | Persentase tersedianya jasa kontruksi yang bersertifikat | |||||||||
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 3 | |
| Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab. / kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | Angka | 5 | |||
| Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Angka | 50 | |||
| Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Unit | Angka | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||
| Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
| Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | Angka | ||||||
| Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase | terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan | Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan | Meter | 0,111 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai | Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Kelompok | Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Angka | 10 | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Angka | |||||
| Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi | Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana | Angka | 1 | |||
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan | Meter | 4236 | |||
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa | Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi | Angka | 4 | |||
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | m | Tersedianya sarana dan prasarana irigasi | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | Angka | 160 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pelebaran Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||
| Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Pembangunan Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Pembangunan Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Pemeliharaan Berkala Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terpeliharanya jalan secara berkala | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala | Kilo Meter | 3,909 Km | |||
| Pemeliharaan Berkala Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terpeliharanya jembatan secara berkala | Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala | Angka | 2 Unit | |||
| Pemeliharaan Rutin Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Pengelolaan Leger Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya leger jalan | Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan | Kilo Meter | 1 | |||
| Penggantian Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tergantikannya jembatan yang sudah rusak | Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian | Angka | 5 unit | |||
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian. | Angka | ||||
| Rehabilitasi Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terlaksananya rehabilitasi jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | Kilo Meter | 1,826 Km | |||
| Rehabilitasi Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Angka | ||||||
| Rekonstruksi Jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Terekonstruksinya jalan | Panjang jalan yang direkonstruksi | Kilo Meter | 10,608 Km | |||
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan | Panjang jalan dan jumlah jembatan yang di survey kondisinya | Kilo Meter | 938,65 Km | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Angka | 3 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota | Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | Angka | 2 | ||
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Dokumen | Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR | Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya | Angka | 1 | ||
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Dokumen | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan | Angka | 1 |