SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | (Null) | (Null) | (Null) | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | |||||||||
| Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | |||||||||||||
| Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | |||||||||||||
| Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | |||||||||||||
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya koordinasi tentang partai politik | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik | Orang | 200 | |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik | Laporan | 10 | |||
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase | Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidkan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | Dokumen | 10 | |||
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | OPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 5 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | OPD | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 1 | |||
| Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | OPD | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 5 | |||
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Orang | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 10 | ||
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Lembaga | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Angka | 24 | ||
| Meningkatnya persentase angkutan umum yang laik jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | (Null) | (Null) | Persentase angkutan umum yang laik jalan | Bertambahnya Jalur Trayek | Persentase pertumbuhan jalur trayek | |||||||
| Persentase angkutan umum yang laik jalan | Meningkatnya Kelayakan Kendaraan Bermotor | Persentase kelayakan kendaraan bermotor |