SASARAN STRATEGIS OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR SASARAN OPD |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SATUAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah | (Null) | (Null) | (Null) | Nilai SKM Perangkat Daerah | |||||||||
| Nilai SKM Perangkat Daerah | |||||||||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Angka | 1 dokumen | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | % | Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai | Jumlah unit sarana dan prasarana | Angka | 3 unit | |||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Angka | 2 Laporan | ||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 1 dokumen | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 100 Orang/bulan | |||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 Orang | ||
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 Orang/bulan | |||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Angka | 2 Orang/bulan | |||
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala | Angka | 2 Paket | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Angka | 12 Laporan | ||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Angka | 12 Paket | |||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Angka | 1 paket | |||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 paket | |||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Angka | 2 Paket | |||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Persen | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 paket | |||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Angka | 12 Paket | ||
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Angka | 1 paket | |||
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Persentase | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Angka | ||||
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Keprotokolan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | Terfasilitasinya keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Angka | 12 Laporan | ||
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | Terfasilitasinya komunikasi pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Angka | 12 Laporan | |||
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | Terdokumentasinya tugas pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Angka | 12 Laporan | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Mebel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Angka | 20 Unit | ||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Angka | 10 Unit | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3 Unit | |||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | ||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 33 Unit | |||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Persen | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 6 Unit | |||
| Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Persentase | Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Angka | 44 laporan | ||
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Persentase | Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Angka | 44 dokumen | |||
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Nilai Penataan Organisasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Persentase | Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Angka | 49 dokumen | |||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Angka | 60 Unit | ||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Persen | Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Angka | 30 Unit | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 12 Laporan | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 26 Laporan | |||
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | ||||
| Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | (Null) | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Angka | |||||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | Angka | |||||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Angka | |||||
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 3 | |||
| Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Angka | 50 | |||
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Angka | 266 | |||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 5 | ||||
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 266 | |||
| Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | Angka | 266 | |||
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Angka | 266 | |||
| Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Desa | 266 | ||||
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Jumlah BUMDes yang berkembang | Meningkatnya pemberdayaan BUMDes | Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif | desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 60 | |||
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | desa | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | 55 | |||
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Angka | 266 | |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan | Persentase Desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna | Karya TTG | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Angka | 9 | |||
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Angka | 266 | |||
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Angka | 8 | |||
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Angka | 36 | |||
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Persen | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Angka | 25 | |||
| PROGRAM PENATAAN DESA | Penyelenggaraan Penataan Desa | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Terwujudnya penataan desa | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa | Desa | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | Angka | 6 | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | Meningkatnya kerja sama antar desa | Jumlah kerjasama antar desa | Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk | Desa | Terlaskananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Dokumen | 5 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Angka | 17 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Angka | 12 |