SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD | Nilai SKM BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 3.00 | 0.00 | Kegiatan bimbingan teknis implementasi perundang undnagan ditujukan untuk fasilitasi ASN BPPKAD dalam rang meningkatkan kapasitas SDM sebagai pengelola keuangan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 realisasi kegiatan masih 05 karena belum ada ASN yang mel | - | 0.00 | Orang |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.00 | 1.00 | Penyusunan Laporan Keuangan triwulan yang terdiri dari Laporan Realisasi dan anggaran | - | 100.00 | Dokumen | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 25.00 | 25.00 | Dalam rangka penyerapan anggaran kegiatan di BPPKAD, dokumen permohonan pencairan yang diajukan dilakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan dokumen pendukung yang harus dilengkapi sebelum dicairkan anggarannya. Tersedianya regulasi berupa perbup tent | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 62.00 | 62.00 | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah selesai dibayarkan untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2024 serta pembayaran penghasilan berdasarkan beban kerja tepat waktu sesuai yang telah ditargetkan. | - | 100.00 | Orang | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan dalam rangka mendukung pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa bahan pembersih kantor untuk kenyamanakan kantor. | - | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya paket Bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Pemenuhan bahan logistik kantor di adakan dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa fasilitasi perjalanan dinas, penyediaan alat tulis kantor, bahan cetak peralatan dan pembersih. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara | 5.00 | 5.00 | 5 unit sarana dan prasarana kantor yang telah dipelihara atau capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit. | - | 100.00 | Unit | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 10.00 | 13.00 | Pembayaran pajak atas kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang ada di BPPKAD, sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 13 unit kendaraan dari 10 unit kendaraan yang telah ditargetkan. | - | 130.00 | Unit | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Unit | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Unit | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 3.00 | 4,277,748,358.00 | 3 laporan pertanggungjawaban atas pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2024 atau capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan pada TW1 tahun 2024. | - | 142,591,611,933.33 | Laporan | |||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam rangka pembayaran atas honor tenaga tidak tetap serta honor tenaga kegiatan yang telah direalisasikan untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2024. | - | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya Efektifitas dan trasparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | SK Kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan Kelengkapan berkas yang telah terpenuhi, dalam rangka proses pencairan anggaran | Keberhasilan kegiatan ini bahwa semua kegiatan yang ada anggaran harus segera di SPJ kan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dam perbub 18 terkait Ketentuan Penatausahan Keuangan dan Lampiran SPJ yang lengkap | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.00 | 3.00 | Laporan bulanan yang berupa POK yang dikirim kebagian Pembangunan sampai triwulan ke I atau builan maret tahun 2024 | Keberhasilan Kegiatan ini di dukung oleh Laporan realisasi keuangan yang harus di laporkan setiap bulan,ke Bagian Pembanguna sebagai bentuk tanggung jawab | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75.00 | 75.00 | 75 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Maret | Gaji ASN yang harus di bayarkan setap bulan dan tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.00 | 1.00 | sampai denga Triwulan 1 jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor sudah teralisasi sesuai perencanansampai bulanMaret yaitu bahan perabot kantor | Keberhasilan kegiatan ini di dukung oleh Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpenuhi sesuai perencanaan | 50.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | sampai dengan Triwulan 1 jumlah Bahan logistik yang tersedia berupa, ,makan minum rapat.perjalanan dinas, atk, | Keberhasilan data ini di dukung oleh kebutuhan pokok Kantor yang harus di realisasikan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Untuk mengetahui jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang di pelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Saarana dan Prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 1.00 | Sampai dengan Bulan Maret 2024 sudah ada realisasi Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, yaitu berupa Pemasangan papan nama kantor | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.00 | 2.00 | Sampai dengan Bulan Maret 2024 terdapat 2 realisasi pembayaran pajak, | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara / Direhabilitas | 0.00 | 1.00 | Sampai dengan Bulan Maret 2024 belum ada realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu berupa servis PC , komputer | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 0.00 | Angka | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Pengadaan Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 2.00 | 2.00 | Sampai dengan Bulan Maret 2024 belum ada realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu berupa Pemasangan pagar kantor dan pengadaan PC | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 19.00 | 19.00 | 19 gaji pegawai Tidak Tetap dan Harian Lepas terbayarkan sampai dengan bulan Desember | Keberhasilan kegiatan ini di dukung peraturan Menpan terkait Gaji PTT, THL yang harus di bayarkan tepat waktu pada tiap bulan dan upah tenaga harian lepas berdasarkan kontrak kerja. | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Sampai denga Triwulan 1 jumlah Jasa Komunikasi, Air Listrik yang KebutuhanKomunikasi dan Sumber daya Air, Listrik , terpenuhi sesuai kebutuhan. | Keberhasilan kegiatan ini karena kegiatan ini Merupakan kebutuhan pokok Kantor yang harus di realisasikan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.00 | 5.00 | Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan, sampai dengan bulan Sepemmber 2023 Kegiatan Perencanaan yang sudah di susun diantaranya, DPA RKA, RKT, RENJA , RENJA PERUB 2023, RENJA 2024, PK PERUB. DPA, RKA PERUB, | Keberhasilan kegiatan ini di dukung dengan Data yang di entri sudah di rencanakan sesuai kebutuhan dan berdasarkan petunjuk dari BPPKAD maupun dari BAPERLITBANG dan di syahkan oleh Dewan sehingga memiliki kekuatan hukum . | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 3.00 | Penyusunan Laporan yang dilaksanakan sesuai kegiatan, sampai dengan triwulan ke I kegiatan yang sudah di susun Laporanya diantaranya, LKJIP, LPPD, Laporan Pengukuran Kinerja TW 1 | Keberhasilan Kegiatan ini di dukung oleh Data yang tersedia dan dianalisis sesuai dengan realisasi kinerja , di susun menjadi dokumen dan di laporkan sesuai petunjuk dari Pemerintahan kabupaten Banjarnegara | 100.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Tersalaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 0.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak menganggarkan kegiatan ini | Diusahakan di tahaun berikutnya di anggarakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah | 0.00 | Angka | ||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | Pada triwulan ke I Pelaksanaan Sosialisasi Intensifikasi Pajak Daerah berjalan lancar , terkait pendistribusian SPPT PBB kepada wajib pajak yaitu masyarakat | Keberhasilan Pelaksanaan Kgeiatan ini di dukung oleh adanya sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten BanjarnegaraNomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peran Panitia Pelaksana Intensifikasi PBB Kec Banjarnegara , Panitia Pelaksana | 0.00 | Angka | ||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 992.00 | 781.00 | Sampai dengan Triwulan ke I Kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan , yaitu PKK dan KK, ayang telah terlayani | Kesadaran Mayarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan , yaitu PKK dan KK, | 78.73 | Angka | ||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang sesuai ketentuan | 313.00 | 473.00 | Sampai dengan triwulan ke I Kebutuhan masyarakat terkait perijinan non usaha yang meliputi Mutasi, Dispensasi, Waris, Akta, SKCK,SKTM, Dispen,Andon,Domisili, BBM, P2T yang telah terlayani | Kebutuhan masyarakat terkait perijinan non usaha yang mengharuskan m ijin administrasi yang meliputi Mutasi, Dispensasi, Waris, Akta, SKCK,SKTM | 151.12 | Angka | ||||
| Meningkatnya efektifitas transparasi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai dengan keadaan pegawai | Honor Pengelola keuangan sudah dibayarkan | 100.00 | Angka |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.00 | 2.00 | Dokumen laporan keuangan bulanan telah dibuat, selanjutnya akan dibuat untuk laporan semester I | Laporan dibuat setiap bulan agar tidak terjadi penumpukan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15.00 | 15.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai dengan keadaan pegawai | Gaji terbayarkan semua | 100.00 | Angka | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.00 | 3.00 | terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD | Perlunya koordinasi di wilayah kecamatan | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 6.00 | 3.00 | terpenuhinya kebutuhan logistik kecamatan sesuai kebutuhan | terealisasi sesuai kegiatan yang dilaksanakan | 50.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 3.00 | 2.00 | terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor | terealisasi sesuai kegiatan yang dilaksanakan | 66.67 | Angka | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya. | 3.00 | 2.00 | 2 motor terbayarkan pajaknya | sudah waktunya bayar pajak kendaraan | 66.67 | Angka | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Honor THL yang terbayar | Honor sudah terbayarkan | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Terealisasinya pembayaran kebutuhan Air, Telpon, Listrik dan internet | Terbayarkan rutin setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.00 | 6.00 | Dokumen terpenuhi sesuai dengan kriteria | Dokumen perencanaan dibuat lengkap | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 3.00 | Dokumen terpenuhi sesuai dengan kriteria | Dokumen laporan kinerja dibuat secara berkala agar tidak menumpuk | 100.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 0.00 | 0.00 | Tidak dilaksanakan, seusai petunjuk dari instansi terkait | 0.00 | Angka | |||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | 270.00 | 372.00 | Ketercapaian realisasi kurang dari target | Perlu adanya koreksi target dokumen | 137.78 | Angka | |||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 0.00 | Merencanakan Sosialisasi , Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksanaaan desa dan Merencanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut. | Peran Perangkat Desa aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 0.00 | Angka | ||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 245.00 | 133.00 | Ketercapaian realisasi kurang dari target | Perlu adanya koreksi target dokumen | 54.29 | Angka | ||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | ||||||||||||||||