SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | Nilai Sakip OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 0.00 | 0.00 | 31.00 | Angka | ||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9.00 | 9.00 | Verifikasi atas pengajuan SPP/SPM , dan SPJ terlaksana dengan baik | Pengajuan SPP SPM tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31.00 | 31.00 | Gaji dan tunjangan PNS untuk 31 orang sdh terbayarkan | Penyediaan anggaran yang cukup untuk gaji ASN | 100.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4.00 | 4.00 | Tersedianya bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, belanja materai/benda pos, dan bahan komputer | Penyediaan logistik kantor sesuai kebutuuhan | 100.00 | Angka | |||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 2.00 | 1.00 | Tersedianya bahan pembersih kantor | Mengutamakan kebersihan layanan umum | 50.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya gedung kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.00 | 1.00 | Pemeliharaan gedung berupa pemasangan paving halaman depan, dan tempat parkir | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100.00 | Angka | |||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5.00 | 5.00 | Tercukupinya belanja pajak, servis/pemeliharaan mobil dinas dan sepeda motor dinas | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100.00 | Angka | ||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3.00 | 3.00 | Tercukupinya belanja servis / pemeliharaan komputer dan printer | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya sarpras gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | "Target belum terealisasi Pengadaan yang sudah terlaksana adalah pengadaan mebelair sedangkan pengadaan barang elektronik seperti scaner, PC, printer , dan TV masih dalam proses pengadaannya ( pemilihan spesifikasi barang sesuai kebutuhan)" | Melaksanakan proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku | 0.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Terbayarkannya honor THL sebanyak 3 bulan | Pembayaran honorarium tepat waktu | 100.00 | Angka | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.00 | 10.00 | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah tersusun adalah LKJIP 2023, LKPJ 2023 LPPD 2023, Perjanjian Kinerja 2024, Rencana Aksi 2024, RKT 2025, Evaluasi MR 2023 , KK MR 2024, Dokumen evaluasi internal sakip 2023 dan Ranwal Renja 2025 | Menyusun dokumen perencanaan, penganggaraan dan pelaporan sesuai time line yang ditentukan oleh instansi pengampu | 166.67 | Angka | |||
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Tersusunnya Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Evaluasi Kelurahan | 0.00 | 0.00 | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tersedianya anggaran sesuai DPA | 0.00 | Laporan | ||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di Triwulan I Terlaksananya Musrenbangkel dan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksanaya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 0.00 | Lembaga | ||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di Triwulan I Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan | Tersedianya anggaran sesuai DPA | 0.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | 2.00 | 0.00 | Belum Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan | Tersedianya anggaran sesuai DPA | 0.00 | Unit | ||||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan kelurahan | Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terselenggaranya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1.00 | 1.00 | Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan aspirasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang disampaikan ke Pemerintah Desa | Menampung semua aspirasi yang ada dan membuat skala prioritas kebutuhan perencanaan pembangunan desa | 100.00 | Angka | |||
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa | Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25.00 | 10.00 | Realisasi kinerja 10 lembaga dari target 10 lembaga kemasyarakatan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik dari 16 Desa , saling berkoordinasi untuk kegiatan lintas sektoral dan lemabaga kemasyarakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa. | Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam rangka pencapaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. | 40.00 | Angka | ||||
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana | terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 dari target sebesar 0. Pelaksanaan kegiatan ini ditargetkan selesai pada triwulan III, untuk triwulan 1 dalam tahap proses pencapaian target melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakanAda | Rapat Koordinasi dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 0.00 | Angka | |||
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di TW I Desa yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Anggaran belum tersedia di DPA namun kegiatan harus berjalan . | 0.00 | Desa | ||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0.00 | 0.00 | Anggaran masih 0 tetapi kegiatan sudah berjalan | Belum tersedianya anggaran di DPA | 0.00 | Desa | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilit Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 20.00 | 182.00 | Anggaran masih 0 tetapi kegiatan sudah berjalan | Belum tersedianya anggaran di DPA | 910.00 | Desa | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0.00 | 0.00 | Anggaran masih 0 tetapi kegiatan sudah berjalan | Belum tersedianya anggaran di DPA | 0.00 | Desa | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 182.00 | 182.00 | Masyarakat memberikan masukan aspirasi yang dibutuhkan,ikut mengoreksi draft perencanaan pembangunan yang disaksikan oleh Pemerintah Desa | Anggaran belum tersedia di DPA namun kegiatan harus berjalan . | 100.00 | Desa | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pilkades | 6.00 | 6.00 | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam rangka Pilkades di Tahun 2024 yaitu 6 Desa dan terealisai 6 Desa 100 % Komunikasi dalam penyampaian informasi yang baik dan disampaikan melalui pamflet yang di tempel di tempat yang mudah | Melaporkan hasil pemilukades ke Bupati melalui camat selaku pemimpin di Kecamatan | 100.00 | Desa | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 16.00 | 16.00 | Masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap keterisiannya | direncanakan bimtek keuangan desa -dibuat tim pendamping APBDes | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. | aktif monitoring dan membina desa | 625.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6.00 | 2.00 | Administrasi Keuangan desa berjalan dengan baik | Para pihak berusaha melakukan pembenahan dalam keuangan desa | 33.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.00 | 3.00 | Terlaksananya Pilkades di 3 desa yaitu Majatengah, Gripit dan Sigeblog | Pilkades dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.00 | 1.00 | sidak makanan dan minuman kadaluarsa | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.00 | 2.00 | Ketentraman dan ketertiban umum makin baik | kerja sama yang baik antara pihak kecamatan, linmas, desa dan masyarakat | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.00 | 1.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.00 | 2.00 | Pemberdayaaan masyarakat desa lebih maju | Para pihak berusaha melakukan pembenahan dalam pemberdayaan masyarakat desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya pendampingan pada Desa yang melakukan Pengumpulan data-data, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memastikan penerapan sifat pastisipatif, transparasi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pembangunan di desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban | Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan antara OPD terkait, pemangku kepentingan dan desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi peraturan desan dan peraturan Kepala Desa sehingga sesuai dan tepat waktu. | aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 17.00 | 0.00 | Administrasi desa berjalan dengan baik | Para pihak berusaha melakukan pembenahan dalam administrasi pembangunan desa | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1.00 | 1.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya kegiatan monitoring pengelolaan keuangan desa | Aktif monitoring serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.00 | 2.00 | Telah melaksanakan Monev Administrasi Pemerintahan Desa | Aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 16.00 | 16.00 | Masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap keterisiannya | Direncanakan Bimtek Tapem | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya kegiatan pemilihan kepala desa dengan tertib. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di desa Piasa Wetan dan desa Kemrangon | Aktif monitoring dan mendampingi desa dengan membentuk tim sehingga pelaksanaan Pilkades di Desa Piasa Wetan dan Desa Kemranggon berjalan lancar dan aman | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala desa | 3.00 | 3.00 | Telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Blimbing, Panggisari dan Mandiraja Wetan. Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | Aktif monitoring dan mendampingi desa dengan membentuk tim | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0.00 | 4.00 | Pelaksanaan Pilkades | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%.Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain kloordinasi yang baik dalam fasilitasi penyelelnggaraan ketentraman dan ketertiban umum. | aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.00 | 2.00 | Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah terlaksana dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkades di desa Piasa Wetan dan desa Kemranggon dengan menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan. Kegiatan ini tidak didukung oleh anggaran. | Koordinasi dan sinergi dengan semua elemen masyarakat sehingga menciptakan kondisi yang tertib dan aman | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4.00 | 25.00 | Realisasi kinerja sebesar 25% dari target sebesar 25% yang berarti bahwa tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung ketercapaian kinerja adalah: Komunikasi yang aktif untuk kelancaran kegiatan, Koordinasi yang baik dengan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait tertib buku administrasi di pemerintahan | Komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan desa terkait pelaksanaan kegiatan. | 625.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 8.00 | 8.00 | Ada desa yang belum lengkap mengisi buku administrasi | pembinaan dalam monev | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 17.00 | 2.00 | Perdes dan Perkades tersusun tepat waktu | Perdes dan Perkades sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan di desa | 11.76 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%.Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain koordinasi yang baik dalam fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. | aktif monitoring dan membina desa | 625.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang baik pada program pemberdayaan masyarakat desa seperti penerima bantuan sosial kepada keluarga PKH yang tepat sasaran, penerima bantuan renovasi rumah bagi mayarakat berpenghasilan rendah sehingga program ini dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat penerima bantuan. | Keberhasilan didukung oleh adanya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana berdasarkan aturan yang berlaku. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa sehinga sesuai dan tepat waktu | Aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | 4.00 | 25.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. | aktif monitoring dan membina desa | 625.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan | Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan antara OPD terkait, pemangku kepentingan dan desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 4.00 | 4.00 | Jumlah dokumen desa tertib administrasi dengan Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terlaksananya musyawarah pembangunan kecamatan | Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan antara OPD terkait, pemangku kepentingan dan desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.00 | 1.00 | Bazar/pasar murah | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.00 | 2.00 | Pendampingan ke desa berjalan sesuai prosedur | Para pihak berusaha melakukan pembenahan dalam pendampingan desa | 66.67 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.00 | 2.00 | Tata Pemerintahan desa berjalan dengan baik | Para pihak berusaha melakukan pembenahan dalam tata pemerintahan desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan | aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi administrasi tata pemerintahan | aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :koordinasi dan komunikasi yang baik dalam fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk 3 | Aktif monitoring dan mendampingi desa dengan membentuk tim | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : koordinasi yang baik dalam fasilitasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum | aktif monitoring dan membinadesa | 50.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 8.00 | 8.00 | Realisasi kinerja 8 dokumen dari target sebesar 8 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa dalam fasilitasi Peraturan desa dan peraturan K | aktif monitoring dan membina desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan | Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan antara OPD terkait, pemangku kepentingan dan desa | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.00 | 1.00 | Untuk Pengelolaan Keuangan, sebagian SDM Desa sudah mengetahui, memahami dan melaksanakan regulasi terkait dengan Tata Kelola Keuangan Desa. Meskipun masih ada yang belum sepenuhnya memahami | Perlu sering dilakukan pembinaan | 9.09 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 11.00 | 3.00 | Tersedianya Dokumen Kependudukan dan Data Kades dan Perangkat Desa se Kec Wanadadi pada triwulan I Tahun 2024 | Menjalin koordinasi yang baik antara Pemdes dengan Kecamatan dalam memahami regulasi yang dinamis. | 27.27 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0.00 | 1.00 | Persiapan dan pemilihan menjelang pilkades agar berjalan dengan lancar, aman dan tertib | adanya dukungan dari berbagai pihak polsek,danramil dan linmas | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1.00 | 2.00 | Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Medayu dan PAW Desa Karangkemiri dengan lancar, aman dan sukses | Menjalin koordinasi yang baik antara Pemdes dengan Kecamatan dalam memahami regulasi yang dinamis. | 200.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.00 | 4.00 | Masing-masing Desa sudah mempunyai kandidat Satlinmas dan sudah terstruktur sehingga memudahkan untuk penyusunan data Satlinmas | Diperlukan Pelatihan bagi satlinmas untuk meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan para Satlinmas | 36.36 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 11.00 | 11.00 | Seluruh desa telah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024 | Menjalin koordinasi yang baik antara Pemdes dengan Kecamatan dalam memahami regulasi yang dinamis. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.00 | 2.00 | Pendistribusian Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditetapkan dari Pemerintah. Hal ini juga didukung koordinasi yang baik antara pihak kecamatan, TKSK, Pendamping PKH dan Pemerintah Desa | Koordinasi yang baik antara pihak kecamatan, TKSK, Pendamping PKH dan Pemerintah Desa | 200.00 | Angka | ||||
Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.00 | 50.00 | Desa melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek | Meningkatkan kesadaran Desa untuk melaksanakan Administrasi. | 5,000.00 | Angka | ||||
Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3.00 | 25.00 | Desa melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek | Meningkatkan kesadaran Desa untuk melaksanakan Administrasi. | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 6.00 | 50.00 | Desa melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek | Meningkatkan kesadaran Desa untuk melaksanakan Administrasi. | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 30.00 | 25.00 | Desa melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek | Meningkatkan kesadaran Desa untuk melaksanakan Administrasi | 83.33 | Angka | ||||
Meningkatnya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa | Prosentase program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.00 | 25.00 | Desa melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek | Meningkatkan kesadaran Desa untuk melaksanakan Administrasi. | 2,500.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 6.00 | 11.00 | terealisasinya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 183.33 | Dokumen | ||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4.00 | 25.00 | Melaporkan kegiatan setiap bulan melalui POK dan lap barang | Membuat Laporan POK setiap Bulan | 625.00 | Laporan | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 84.00 | 27.00 | 27 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan maret dari target 28 | Gaji ASN harus di bayarkan setiap bulan | 32.14 | Orang | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan logistik Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Penyediaan Bahan logistik kantor selalu terpenuhi | Terlaksananya belanja ATK,kertas dan cover,bahan cetak,benda pos,Alat listrik,makan minum rapat | 100.00 | Paket | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi | Alat Kebersihan , Peralatan Dapur dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Paket | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di Triwulan I Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Mesin dan Pemeliharaan Inventaris kantor Lainnya bisa terlaksana | 0.00 | Unit | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di Triwualan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung kantor dan Rumah dinas | Pemeliharaan Gedung, Aula Rumah Dinas,dan Kebersihan di lingkungan gedung kantor dan rumah dinas bisa terlaksana | 0.00 | Unit | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas oprasional atau lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0.00 | 0.00 | Belum di targetkan di Triwualan namun kegiatan sudah di laksanakan antara lain : 2 Servis Kendaraan sepeda motor, ……...Mobil dan Membayar Pajak | Kendaraan yang sudah waktunya untuk di servis harus diservis dan membayar Pajak harus dibayarkan | 0.00 | Unit | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlsedianya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang tersedia | 3.00 | 0.00 | Pembelian peralatan dan Mesin lainya | Belum Terlaksananya belanja ,Laptop0 | 0.00 | Unit | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktuTerpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Listrik Merupakan Kebutuhan Pokok harus terpenuhi | 100.00 | Laporan | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Terbayarkanya Honor THL 6 orang | Honor THL yang di bayarkan setap bulan | 100.00 | Laporan | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun | 5.00 | 7.00 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan seperti RKA, DPA, Perjanjian Kinerja , Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja | Dasar penyusunan RKA dan DPA sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 | 140.00 | Dokumen | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.00 | 4.00 | Tersusunnya Laporan Barang, Laporan Keuangan Tahun 2023, LKJIP, LKPJ,POK, Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Triwulan IV dan Pengukuran Kinerja Triwulan | Anggaran belum tersedia di DPA namun kegiatan harus berjalan . | 100.00 | Laporan | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 1.00 | menjaga stabilitas keamanan , ketertiban,di lingkungan Kecamatan | komunikasi lintas sektoral, polsek, danramil, dan forkompinca demi menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan | 100.00 | Angka | ||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0.00 | 0.00 | Ketercapaian untuk Triwulan I sudah sesuai dengan tugas yang merupakan tugas rutin forkompinca | Adanya anggaran dalam DPA untuk mendukung tugas Forkompimca, koordinasi yang baik antara Camat dan pimpinan instansi di Kecamatan | 0.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.00 | 25.00 | Ketercapaian sesuai target, tugas yang merupakan tugas rutin Forkompimca | Realisasi Anggaran yang sesuai Anggaran Kas | 833.33 | Angka | ||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 1.00 | TERCAPAI | 100.00 | Angka | |||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Forkompinca untuk menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat yang terdapat 16 Desa , saling | Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di dalam forkompinca. | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 1.00 | Adanya sinergi antara Forkompinca dan Pimpinan instansi yang ada di Kecamatan dan hal yang mendukung masyarakat yang kondusif dengan berbagai macam perbedaan | Komunikasi dan koordinasi yang baik antar lintas sektoral | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Forkompinca untuk menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat yang terdapat 16 Desa , saling b | Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di dalam forkompinca. | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.00 | 1.00 | Adanya sinergi yang baik antara Forkompimca dan pimpinan instansi yang ada di Kecamatan adanya sinergi yang baik antara masyarakat, Linmas dan di dukung dari Kepolisian maupun TNI yang bersinergi dengan Desa, menjadikan kondisi wilayah di desa kondusif | Perlunya sinergi yang baik dan intens antara Forkompimca dan pimpinan instansi yang ada di Kecamatan | 100.00 | Angka | ||||
Nilai SAKIP OPD | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa | 1.00 | 1.00 | Komunikasi dalam penyampaian informasi yang baik disampaikan melalui pamflet yang ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat di Desa Kebutuh Jurang | Melaporkan hasil pemulukades ke Bupati melalui camat selaku pimpinan di kecamatan | 100.00 | Angka | |
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 3.00 | 3.00 | Anggaran masih 0 tapi kegiatan tetap berjalan | Belum terserdianya anggaran di DPA | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 3.00 | 2.00 | Anggaran masih 0 tetapi kegiatan tetap berjalan | Belum tersedianya anggaran di DPA | 66.67 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | 3.00 | 3.00 | Masyarakat memberikan masukan aspirasi yang dibutuhkan, ikut mengoreksi draf perencanaan pembangunan yang disaksikan oleh Pemerintah desa | Desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat dalam musrenbangdes | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | 3.00 | 3.00 | Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke desa desa, anggaran 0 tapi kegiatan tetap jalan | Walaupum anggaran belum teranggarkan tapi kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 2.00 | 3.00 | Melakukan monev dan koordinasi dengan petugas pengelola keuangan desa ( Kecamatan Kasi PMD dengan Kasi Tata Pemerintahan) | Walaupun anggaran belum tersedia, kegiatan tetap jalan | 150.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 3.00 | 3.00 | Membuat draf SK Bupati tentang pelatihan profil desa dan Kelurahan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan walaupun anggaran 0 | Peran bagian hukum Setda yang telah memproses SK, panitia, Narasumber dan penetapan peserta pelatihan aplikasi profil desa di Kecamatan Pagedongan, walau tidak ada anggaran kegiatan tetap berjalan | 100.00 | Angka | ||||
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | 3.00 | 3.00 | Sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan dan di jalankan dengan sebaik baiknya walaupun anggaran 0 | Meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai upaya mengmbangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. | 100.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya tugas forum koordinasi pimipinan di kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimipinan di kecamatan | 25.00 | 3.00 | Koordinasi yang baik ditingkat Forkompinca | Kegiatan yang didukung oleh berbagai sektor, untuk keamanan, ketertiban di lingkungan kecamatan Pagedongan | 12.00 | Angka | ||
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke desa desa, anggaran 0 tapi kegiatan tetap jalan | Walaupum anggaran belum teranggarkan tapi kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | |||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3.00 | 3.00 | Terpenuhinya Pemilihan 3 Kepala desa di kecamatan Kalibening | Terlaksananya Pemilihan 3 Kepala desa di kecamatan Kalibening | 100.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan monev dan koordinasi dengan petugas pengelola keuangan desa ( Kecamatan Kasi PMD dengan Kasi Tata Pemerintahan) | Walaupun anggaran belum tersedia, kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.00 | 4.00 | Sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan dan di jalankan dengan sebaik baiknya walaupun anggaran 0 | Meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai upaya mengmbangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.00 | 3.00 | Anggaran masih 0 tapi kegiatan tetap berjalan | Belum terserdianya anggaran di DPA | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4.00 | 4.00 | Membuat draf SK Bupati tentang pelatihan profil desa dan Kelurahan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan walaupun anggaran 0 | Peran bagian hukum Setda yang telah memproses SK, panitia, Narasumber dan penetapan peserta pelatihan aplikasi profil desa di Kecamatan Pagedongan, walau tidak ada anggaran kegiatan tetap berjalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4.00 | 4.00 | Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke desa desa, anggaran 0 tapi kegiatan tetap jalan | Walaupum anggaran belum teranggarkan tapi kegiatan tetap jalan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 4.00 | 4.00 | Masyarakat memberikan masukan aspirasi yang dibutuhkan, ikut mengoreksi draf perencanaan pembangunan yang disaksikan oleh Pemerintah desa | Desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat dalam musrenbangdes | 100.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | 3.00 | 3.00 | Koordinasi yang baik ditingkat Forkompinca | Kegiatan yang didukung oleh berbagai sektor, untuk keamanan, ketertiban di lingkungan kecamatan Kalibening | 100.00 | Angka | ||
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi | Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3.00 | 3.00 | telah terealisasi 3 orang di bulan februari 2024 | 100.00 | Angka | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan | 39.00 | 97.40 | Jumlah PNS yang difasilitasi gajinya sebanyak 33 orang dan PPPK sebanyak 5 orang | 0.00 | Orang/Bulan | |||||
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tercukupinya kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tercukupinya kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tercukupinya kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 33.00 | 50.00 | Telah tercapai penyusunan Laporan Keuangan 2024, LKJiP Tahun 2023, LKPJ Tahun 2023 dan Laporan Manajemen Resiko Tahun 2023 | 151.52 | Angka | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.00 | 5.00 | Dokumen perencanaan yang telah disusu di triwulan I adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Rencana aksi 2024, Anggaran Kas 2024 dan SIRUP 2024 | 62.50 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |