SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.00 | 7.00 | Jumlah dokumen Tercapai sesuai target | - | 116.67 | Angka |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidkan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Penggunaan hak pilih pada Pemilu/Pemilukada | Terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik | Terlaksananya koordinasi tentang partai politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik | 50.00 | 367.00 | 734.00 | Orang | ||||||
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Jumlah OPD yang menyusun PPRG | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 24.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG | Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD | Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | ||||||||||||||||