SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD | Nilai SKM BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 8 | 9.00 | 31.00 | Kegiatan bimbingan teknis implementasi perundang undangan ditujukan untuk fasilitasi ASN BPPKAD dalam rang meningkatkan kapasitas SDM sebagai pengelola keuangan. Sampai dengan tahun 2024 realisasi kegiatan mencapai 31 orang yang melaksanakan kegiatan peningkatan SDM namun tidak semua difasilitasi dari kegiatan ini, karena dari 31 orang yang 28 orang pelatihan juru sita telah difasilitasi sumber yang lain, 1 orang mengikuti pelatihan pemeriksa pajak tidak berbayar dan 2 orang difasilitasi oleh kegiatan ini. | - | 344.44 | Orang |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 8 | 4.00 | 4.00 | Penyusunan Laporan Keuangan triwulan tahun 2024 dan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi dan anggaran dan LK OPD | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 8 | 150.00 | 150.00 | Capaian 100%, Dalam rangka penyerapan anggaran kegiatan di BPPKAD, dokumen permohonan pencairan yang diajukan dilakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan dokumen pendukung yang harus dilengkapi sebelum dicairkan anggarannya. Tersedianya regulasi berupa perbup tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan APBD | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 8 | 62.00 | 62.00 | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah selesai dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2024 serta pembayaran penghasilan berdasarkan beban kerja tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. | - | 100.00 | Orang | ||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya paket Bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 8 | 12.00 | 12.00 | Pemenuhan bahan logistik kantor di adakan dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa fasilitasi perjalanan dinas, penyediaan alat tulis kantor, bahan cetak peralatan dan pembersih. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8 | 12.00 | 12.00 | Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan dalam rangka mendukung pelayanan perkantoran di BPPKAD berupa bahan pembersih kantor untuk kenyamanakan kantor. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara | 8 | 30.00 | 30.00 | 30 unit sarana dan prasarana kantor yang telah dipelihara atau capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit. | - | 100.00 | Unit | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 8 | 50.00 | 50.00 | Pembayaran pajak atas kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang ada di BPPKAD, pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 50 unit kendaraan | - | 100.00 | Unit | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 8 | 2.00 | 2.00 | Pengadaan unit motor patwal untuk Satpol telah selesai diadakan sesuai target yang telah ditetapkan. | - | 100.00 | Unit | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 8 | 23.00 | 24.00 | Pengadaan peralatan kantor sebanyak 25 unit yang telah ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 24 unit atau capaian sebesar 96%, hal ini karena ada 1 uinit barang yang ternyata harganya tidak masuk dalam e katalog/pagu yang tersedia kurang sehingga tidak bisa diadakan | - | 104.35 | Unit | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 8 | 12.00 | 12.00 | Semua tagihan untuk bulan Januari sampai desember 2024 baik tagihan listrik, telepon/internet maupun PJU telah selesai dilakukan pembayarannya dan tepat waktu sebelum waktu jatuh tempo.Ketiga belanja ini merupakan belanja wajib yang harus dibayarkan tepat waktu dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Pengiriman tagihan kadangkala terlalu mepet dengan tanggal jatuh tempo padahal dokumen kelengkapan yang harus dibuat cukup banyak. | - | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan | 8 | 12.00 | 12.00 | Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam rangka pembayaran atas honor tenaga tidak tetap serta honor tenaga kegiatan yang telah direalisasikan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2024. | - | 100.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 8 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||||
| Meningkatnya Efektifitas dan trasparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 60 | 14.00 | 14.00 | Laporan bulanan yang berupa POK yang dikirim kebagian Pembangunan sampai triwulan ke empat atau bulan Desember tahun 2024 | Keberhasilan Kegiatan ini di dukung oleh Laporan realisasi keuangan yang harus di laporkan setiap bulan ke Bagian Pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab | 100.00 | Angka |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 | 12.00 | 12.00 | SK Kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan Kelengkapan berkas yang telah terpenuhi, dalam rangka proses pencairan anggaran | Keberhasilan kegiatan ini bahwa semua kegiatan yang ada anggaran harus segera di SPJ kan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam perbub 18 terkait Ketentuan Penatausahan Keuangan dan Lampiran SPJ yang lengkap | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselanggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | 60.00 | 60.00 | 60 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Desember | Gaji ASN yang harus di bayarkan setiap bulan dan tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||||
| Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | 15.00 | 15.00 | sampai dengan Triwulan 4 jumlah Bahan logistik yang tersedia berupa, makan minum rapat, perjalanan dinas, atk,Honor PPTK, BBM, Gas, natuna, benda pos, alat listrik surat kabar, honor PTT THL terpenuhi sesuai kebutuhan | Keberhasilan data ini di dukung oleh kebutuhan pokok Kantor yang harus di realisasikan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | 2.00 | 2.00 | sampai dengan Triwulan 4 jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor sudah teralisasi sesuai perencanaan bahan perabot kantor dan Perabot Komputer | Sampai dengan Triwulan ke 4 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpenuhi sesuai perencanaan dan kebutuhan pokok kantor terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||||
| Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 60 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Untuk mengetahui jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang di pelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Saarana dan Prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 60 | 2.00 | 2.00 | Sampai dengan Triwulan ke4 2024 sudah ada realisasi Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, yaitu berupa Pemasangan papan nama kantor | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara / Direhabilitas | 60 | 2.00 | 2.00 | Sampai dengan Triwulan ke 4 tahun 2024 sudah ada realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu berupa servis PC , komputer | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 9.00 | 9.00 | Sampai dengan Bulan Desember 2024 terdapat 9 realisasi pembayaran pajak. | kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan dan telah di laksanakan sesuai jadwal | 100.00 | Angka | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dann Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 60 | 2.00 | 2.00 | Sampai dengan Triwuan ke 4 tahun 2024 sudah ada realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu berupa Pemasangan pagar kantor dan pengadaan PC, printer, laptop | Pelaksanaan kegiatan sudah di rencanakan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | |||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 3.00 | Sampai dengan Triwulan 4 jumlah Jasa Komunikasi, Air Listrik yang Kebutuhan Komunikasi dan Sumber daya Air, Listrik , terpenuhi sesuai kebutuhan. | Sampai dengan Triwulan ke 4 kebutuhan pokok Kantor berupa Air, Listrik, Jasa Komunikasi telah di realisasikan sesuai kebutuhan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | 19.00 | 19.00 | Sampai dengan Triwulan ke 4 Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari 5 orang PTT, 8 orang THL dan 3 orang Upah Harian Lepas , telah dibayarkan tepat waktu pada setiap bulannya. | Sampai dengan Triwulan ke 4 semua Pegawai Tidak Tetap (PTT), harian Lepas telah mendapatkan hak nya berupa gaji berdasarkan kontrak kerja dan di bayarkan sampai bulan Desember 2024 | 100.00 | Angka | ||||||
| Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 60 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60 | 4.00 | 4.00 | Sampai dengan Triwulan ke 4 Penyusunan Laporan yang dilaksanakan diantaranya, Laporan Pengukuran Kinerja TW4, Laporan Evaluasi Pengukuran Triwulan 4 Laporan Barang dan Keuangan ,Laporan POK, LKPJ disusun berdasarkan data dari masing - masing kasi kemudian di olah menjadi sebuah dokumen laporan. | Kegiatan ini di dukung oleh Data yang tersedia dan dianalisis sesuai dengan realisasi kinerja , di susun menjadi dokumen dan di laporkan sesuai petunjuk dari Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara, permaslahan yang timbul pada saat menyusun laporan , apabil | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60 | 8.00 | 8.00 | Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan, sampai dengan bulan Desember 2024 Kegiatan Perencanaan yang sudah di susun diantaranya, DPA RKA, RKT, RENJA , RENJA PERUB 2023, RENJA 2024, PK PERUB. DPA, RKA PERUB, | Keberhasilan kegiatan ini di dukung dengan Data yang di entri sudah di rencanakan sesuai kebutuhan dan berdasarkan petunjuk dari BPPKAD maupun dari BAPERLITBANG dan di syahkan oleh Dewan sehingga memiliki kekuatan hukum . | 100.00 | Angka | ||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Tersalaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 60 | 1.00 | 1.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak menganggarkan kegiatan ini | Diusahakan di tahaun berikutnya di anggarakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah | 100.00 | Angka | ||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 1.00 | 1.00 | Melaksanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB 6 Kali ,pesertanya panitia pelaksana Intensifikasi PBB Kelurahan, Tim Pelaksana Intensifikasi PBB Desa dan Pemungut PBB , Nara Sumber Plt Camat Banjarnegara , Pelaksanaan Sosialisasi Intensifikasi PBB berjalan Lancar Berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900 .1.14.1/622 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Panitia Pelaksana, Penunjukan Narasumber serta Penetapan Peserta Sosialisasi Intensifikasi Pajak Daerah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang pada Tahun anggaran 2024 target SPPT PBB yang di bagikan berjumlah 32.623 lembar., sampai dengan bulan Desember lembar SPPT PBB sudah tersalurkan ke wajib pajak,dan secara keuangan baru tercapai 84,66% | Melaksanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB 6 Kali ,pesertanya panitia pelaksana Intensifikasi PBB Kelurahan, Tim Pelaksana Intensifikasi PBB Desa dan Pemungut PBB , Nara Sumber Plt Camat Banjarnegara , Pelaksanaan Sosialisasi Intensifikasi PBB berjalan La | 100.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 60 | 3,970.00 | 3,970.00 | Sampai dengan Triwulan ke 4 Kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan , yaitu PKK dan KK, yang telah terlayani | Kesadaran Mayarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan , yaitu PKK dan KK, | 100.00 | Angka | ||||||
| Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang sesuai ketentuan | 60 | 1,875.00 | 1,875.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya efektifitas transparasi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan | Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 64 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 64 | 12.00 | 12.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai dengan keadaan pegawai | Honor Pengelola keuangan sudah dibayarkan | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 | 15.00 | 15.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai dengan keadaan pegawai | Gaji terbayarkan semua | 100.00 | Angka | ||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 64 | 6.00 | 12.00 | terpenuhinya kebutuhan logistik kecamatan sesuai kebutuhan | terealisasi sesuai kegiatan yang dilaksanakan | 200.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 64 | 3.00 | 2.00 | terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor | terealisasi sesuai kegiatan yang dilaksanakan | 66.67 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 64 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 64 | 3.00 | 3.00 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor | Sarana dan Prasarana gedung kantor terpelihara dengan baik | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya. | 64 | 11.00 | 5.00 | 1 mobil dan 4 motor terbayarkan pajaknya | sudah waktunya bayar pajak kendaraan | 45.45 | Angka | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 64 | 12.00 | 12.00 | Terealisasinya pembayaran kebutuhan Air, Telpon, Listrik dan internet | Terbayarkan rutin setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 64 | 12.00 | 12.00 | Honor THL yang terbayar | Honor sudah terbayarkan | 100.00 | Angka | ||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 64 | 0.00 | 1.00 | Merencanakan Sosialisasi , Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksanaaan desa dan Merencanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut. | Peran Perangkat Desa aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 0.00 | Angka | ||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | 64 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||